Wagub Rano Karno Dorong Kolaborasi ASEAN Hadapi Krisis Iklim

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri jamuan makan malam bersama delegasi Urban Climate Action Programme (UCAP) dan Climate Action Implementation (CAI) Regional Convening 2025 yang berlangsung di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/7). Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, serta Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda DKI Jakarta, Marulina Dewi.

Wagub Rano menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan momen penting untuk merefleksikan sekaligus memperkuat kolaborasi kota-kota besar di Asia Tenggara dalam membangun kawasan urban yang tangguh dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa kerja sama regional dibutuhkan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin nyata di kawasan perkotaan.

“Kita dipersatukan untuk meningkatkan kesadaran terkait krisis iklim, kenaikan permukaan air laut, gelombang panas ekstrem, dan ancaman terhadap kesehatan warga lokal atau warga kota. Ini bukanlah sekadar isu semata, melainkan kenyataan yang dihadapi saat ini,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Rano menekankan pentingnya tindakan konkret karena ancaman perubahan iklim sudah sangat mendesak. Ia juga menyoroti peran kota-kota sebagai kontributor signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, namun pada saat yang sama juga memiliki potensi besar dalam mendorong perubahan menuju masa depan yang lebih hijau.

“Di seluruh kawasan Asia Tenggara, kita melihat berbagai contoh nyata dari kawasan perkotaan yang memimpin dalam aksi iklim. Di antaranya, Jakarta telah memperluas ruang terbuka hijau, menerapkan regulasi bangunan hijau, serta mengembangkan transportasi publik rendah emisi seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan bus Transjakarta,” ungkapnya.

Rano juga menyoroti inisiatif kota lain di Asia Tenggara yang telah melangkah dalam penguatan kebijakan lingkungan. Ia mengapresiasi Kuala Lumpur yang mengesahkan cetak biru masyarakat rendah karbon 2030, serta Quezon City di Filipina yang membangun kerangka kerja ketahanan iklim dan berupaya mencapai netralitas karbon.

“Selain itu, Kuala Lumpur juga telah mengesahkan cetak biru masyarakat rendah karbon 2030 yang diharapkan berkontribusi terhadap 70% potensi mitigasi karbon secara keseluruhan di kota tersebut pada tahun 2030. Quezon City (Filipina) juga secara aktif mengembangkan kerangka kerja strategis, guna membangun ketahanan iklim agar mencapai netralitas karbon, serta menciptakan komunitas hijau,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa mitigasi perubahan iklim tidak hanya menyangkut pengurangan emisi karbon, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kebijakan iklim harus menyatu dalam strategi pembangunan inklusif yang menjangkau kelompok masyarakat paling terdampak.

“Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan iklim juga menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, memperkuat layanan dasar, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan. Semoga pertemuan ini mampu memperkuat kolaborasi kita, dalam mempercepat transisi menuju masa depan kota yang rendah karbon, dan berketahanan iklim,” pungkasnya.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian UCAP-CAI Regional Convening 2025, yang mempertemukan para pemimpin kota dari negara-negara ASEAN untuk berbagi praktik baik dan memperkuat kerja sama dalam aksi iklim. Jakarta menjadi tuan rumah yang menunjukkan komitmen kuat dalam mengarusutamakan isu lingkungan ke dalam kebijakan publik.