Konversi Lahan Karet ke Sawit Dinilai Berisiko, Akademisi UGM Dorong Diversifikasi

Yogyakarta – Rencana Kementerian Pertanian untuk mengonversi jutaan hektare lahan karet menjadi kebun kelapa sawit menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Eka Tarwaca Susila Putra, menilai kebijakan tersebut berisiko tinggi, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun keberlanjutan lingkungan.

“Budidaya kelapa sawit secara monokultur dalam lanskap yang sangat luas memiliki risiko besar, terutama jika terjadi ledakan hama atau penyakit,” kata Eka, Kamis (24/7). Ia menekankan bahwa ketergantungan pada satu komoditas sangat rentan terhadap fluktuasi harga global, dan strategi diversifikasi seharusnya menjadi fondasi dalam menyusun arah kebijakan nasional.

Dari perspektif agronomi, Eka menilai konversi lahan karet menjadi sawit sebagai langkah yang tidak rasional. Ia mendorong revitalisasi kebun karet melalui program replanting dan pola tanam campuran sebagai pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar. “Konversi komoditas ketika harganya jatuh bukan pilihan bijak. Situasi semacam ini sudah berulang kali terjadi, dan kita terus mengulang kesalahan yang sama,” ujarnya.

Terkait alasan konversi yang dikaitkan dengan strategi hilirisasi dan ketahanan energi, Eka menyebut argumen tersebut tidak relevan. Ia menilai peningkatan produktivitas kelapa sawit yang sudah ada jauh lebih efisien ketimbang membuka lahan baru. “Jika produktivitas CPO ditingkatkan dari 3,5 ton menjadi 7 ton per hektare, produksi nasional bisa dua kali lipat tanpa perlu konversi lahan,” jelasnya. Ia juga mempertanyakan mengapa bukan industri primer karet yang justru didorong hilirisasinya untuk menjaga stabilitas harga.

Lebih jauh, Eka memperingatkan bahwa konversi besar-besaran berpotensi merusak keberlanjutan industri karet nasional dan melemahkan posisi Indonesia di pasar global. Jika produksi karet menurun drastis, Indonesia bisa kehilangan pangsa pasar strategis dan bahkan berisiko menjadi negara pengimpor. “Kehilangan posisi dalam statistik produksi global akan memengaruhi kepercayaan pembeli internasional dan mempersempit peluang ekspor,” tandasnya.

Di tingkat petani, kebijakan konversi ini dinilai tidak menjamin peningkatan kesejahteraan. Menurut Eka, sawit hanya menguntungkan jika dikelola dalam skala luas, sementara mayoritas petani kecil hanya memiliki lahan di bawah dua hektare. “Solusinya bukan konversi, tetapi intensifikasi melalui kebun campuran agar pendapatan petani lebih stabil,” ucapnya. Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan top-down seperti ini berisiko menambah beban petani kecil jika tidak dilandasi partisipasi dan pemahaman kondisi lapangan.

Dari sisi lingkungan, Eka menyebut monokultur sawit dalam skala besar berisiko menurunkan kualitas lahan dan mengancam biodiversitas. Ia mendorong penguatan sistem pertanian yang lebih resilien dan ramah lingkungan melalui diversifikasi komoditas. “Diversifikasi dan pengelolaan terintegrasi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian,” ujarnya.

Eka juga menyoroti lemahnya proses penyusunan kebijakan konversi tersebut. Ia menilai kebijakan lahir dari pertimbangan sesaat tanpa kajian komprehensif terhadap dampak jangka panjang terhadap petani, lingkungan, maupun ekonomi nasional. “Kebijakan ini tampaknya belum melibatkan partisipasi multisektor atau berbasis data yang cukup,” kritiknya.

Sebagai solusi, Eka menawarkan empat langkah strategis: pertama, mempertahankan kebun karet dengan pola tanam campuran; kedua, memperkuat industri hilir karet untuk menjaga harga; ketiga, meningkatkan produktivitas sawit eksisting melalui intensifikasi; dan keempat, mengarahkan surplus produksi CPO dari hasil intensifikasi untuk mendukung program biosolar seperti B35 hingga B100. “Dengan strategi ini, kita bisa mewujudkan ketahanan energi tanpa harus mengorbankan komoditas lain,” pungkasnya.