Hadirnya 65 Koperasi Merah Putih di Kendari Dinilai Perkuat Ekonomi Lokal

KENDARI - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menegaskan sebanyak 65 Koperasi Kelurahan Merah Putih di kota berjuluk Kota Lulo, Sulawesi Tenggara, itu memperkuat ekonomi lokal di wilayah masing-masing.

“Hadirnya Koperasi Merah Putih di Kota Kendari membantu masyarakat dari segi ekonomi dan pastinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Wali Kota Kendari Sudirman di Kendari, Senin (21/7).

Ia menyebutkan di Koperasi Merah Putih di kelurahan itu terdapat beberapa jenis usaha yang dijalankan, mulai dari unit simpan pinjam, sembako, hingga berapa unit lainnya yang dapat memacu masyarakat untuk berwirausaha.

Kemudian, 65 Koperasi Merah Putih tersebut diharapkan saling bersinergi sesuai dengan potensi di wilayahnya, misalnya mengangkat sektor perikanan, pertanian, peternakan, usaha mikro kecil dan menengah, dan olahan pangan.

“Jadi koperasi ini tidak hanya fokus di simpan pinjam, tapi lebih kepada dananya itu dikelola dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan untuk modal Koperasi Merah Putih tersebut bersumber dari anggaran pemerintah pusat, akan tetapi Pemkot Kendari juga akan membatu apabila koperasi ini berjalan dengan baik. “Koperasi Merah Putih ini program dari pusat, dan Pemerintah Kota kalau melihat ini bagus juga akan mensupport,” jelasnya.

Sudirman menyampaikan terkait tempat Koperasi itu, pihaknya menyarankan menggunakan aset-aset bangunan Pemkot Kendari untuk dijadikan kantor koperasi merah putih tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan bagian aset untuk melihat lokasi-lokasi kita yang memiliki aset-aset kita yang bisa digunakan,” ungkap Sudirman.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin mengatakan bahwa dalam koperasi merah putih itu minimal terdapat tujuh jenis usaha, seperti gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik, apotik kelurahan, dan beberapa jenis usaha lainnya. “Gerainya itu minimal tujuh,” sebut Syarifuddin.

Ia menambahkan dalam mekanisme Koperasi Merah Putih di Kota Kendari bagi masyarakat umum, pihaknya masih membahas terkait itu. Dan untuk secara teknis dan operasionalnya itu 28 Oktober 2025 melalui presiden.

“Kita baru dalam konteks pembinaan, tapi secara teknis itu 28 Oktober syarat operasionalnya melalui Bapak Presiden,” jelasnya.