Pemilu Majelis Tinggi Jepang Uji Stabilitas Pemerintahan Ishiba dan Guncang Kepercayaan Investor

JAKARTA — Pemerintah minoritas Jepang tengah menghadapi ujian berat dalam pemilihan majelis tinggi pada Minggu mendatang. Pemungutan suara ini diprediksi akan membawa kemunduran bagi koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, serta berpotensi mengguncang kepercayaan investor terhadap perekonomian keempat terbesar di dunia.

Berdasarkan prediksi analis politik, LDP dan mitra koalisinya, Komeito, kemungkinan akan kehilangan mayoritas yang sebelumnya mereka pegang. Dalam pemilihan ulang tahun lalu untuk majelis rendah, koalisi tersebut sudah menunjukkan gejala melemah, dan kini hanya memiliki peluang mempertahankan kekuasaan jika berhasil merebut 50 dari 125 kursi yang diperebutkan.

Walaupun hasil pemilu majelis tinggi tidak secara otomatis menjatuhkan pemerintahan Ishiba, investor global menaruh perhatian serius. Ketergantungan pada dukungan partai oposisi dikhawatirkan akan memicu dorongan kebijakan fiskal longgar yang bisa mengganggu stabilitas pasar obligasi pemerintah Jepang. Dalam skenario terburuk, analis menilai tekanan politik bisa memaksa Ishiba untuk mundur dari jabatannya, menciptakan ketidakpastian politik saat Tokyo tengah menghadapi tenggat waktu 1 Agustus untuk menyelesaikan sengketa tarif dengan Amerika Serikat.

“Jika dia mengalami kekalahan telak, saya rasa dia harus mengundurkan diri,” kata David Boling, Direktur Perdagangan Jepang dan Asia di Eurasia Group.

Ia menyatakan bahwa kekalahan besar dapat memicu perdebatan serius tentang siapa yang akan menggantikan Ishiba dan bagaimana kelanjutan negosiasi perdagangan antara Jepang dan AS.

Sementara itu, analis lain seperti Joseph Kraft dari Rorschach Advisory menilai kecil kemungkinan LDP akan mengganti pemimpinnya di tengah pembicaraan penting dengan Washington. Industri utama seperti otomotif menjadi sektor yang paling terdampak dalam sengketa tarif yang sedang berlangsung.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi ini, Ishiba pada Jumat lalu menghentikan kampanyenya untuk bertemu dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang tengah berada di Jepang untuk menghadiri World Expo di Osaka. Dalam pertemuan tersebut, Ishiba menegaskan pentingnya melanjutkan negosiasi tarif secara aktif. Bessent sendiri menyatakan bahwa kesepakatan dengan Jepang masih mungkin dicapai.

Namun, jika koalisi LDP-Komeito tidak berhasil mempertahankan mayoritas, Ishiba kemungkinan besar akan mencoba memperluas basis kekuasaannya dengan merangkul partai oposisi atau menjalin kesepakatan informal agar pemerintah tetap berfungsi. Menurut Kraft, langkah tersebut dinilai sebagai jalan tengah untuk menjaga kelangsungan pemerintahan di tengah kondisi politik yang tidak menentu.

Di sisi lain, situasi ekonomi domestik juga memberi tekanan tambahan terhadap Ishiba. Inflasi yang melonjak menjadi salah satu isu paling sensitif bagi para pemilih. Kenaikan harga beras yang telah mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi pemicu utama ketidakpuasan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, partai oposisi menjanjikan pemotongan pajak dan peningkatan belanja kesejahteraan untuk meringankan beban rakyat, sementara LDP tetap pada posisi disiplin fiskal guna menjaga kestabilan pasar utang pemerintah.

Setiap kompromi terhadap kebijakan pengetatan anggaran dinilai bisa meningkatkan kekhawatiran investor mengenai kemampuan Jepang dalam mengelola utang pemerintah yang saat ini merupakan yang terbesar di dunia. Hal ini juga bisa menghambat ambisi Bank Jepang dalam menormalkan kebijakan moneternya yang selama ini sangat longgar.

Tak hanya itu, munculnya partai ekstrem kanan Sanseito sebagai kekuatan baru dalam kampanye juga menambah kompleksitas situasi. Partai ini, yang sebelumnya hanya dikenal di pinggiran politik, kini mendapatkan perhatian luas melalui retorika anti-asingnya yang tajam. Fenomena ini menunjukkan bahwa lanskap politik Jepang tengah mengalami pergeseran serius di tengah ketidakpuasan publik yang kian mendalam.

Secara keseluruhan, hasil pemungutan suara akhir pekan ini bukan hanya akan menentukan arah pemerintahan Ishiba, tetapi juga masa depan kebijakan fiskal dan hubungan perdagangan Jepang di tengah ketegangan global yang meningkat.