Tanpa Arah Kebijakan yang Jelas, RI Hanya Penonton Dalam Arus Perdagangan Global

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan kesepakatan yang dicapai oleh Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) secara langsung mendongkrak perdagangan kedua negara.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (14/7) mengatakan kesepakatan itu sebagai sebuah 'breakthrough' dalam perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa yang telah bernegosiasi hampir satu dekade.

Menurut dia, pada 2024 nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa (UE) mencapai 30,1 miliar dollar AS atau 27,3 miliar euro, terdiri atas ekspor UE ke Indonesia senilai 9,7 miliar euro dan impor UE dari Indonesia senilai 17,5 miliar euro.

Anindya mencontohkan dalam perjanjian UE-Vietnam CEPA, perdagangan kedua pihak naik sebesar 20 persen yakni dari 56 miliar euro sebelum penandatangan kesepakatan, dan naik menjadi 67 miliar euro setelah CEPA diratifikasi oleh Vietnam dan EU. Ia memperkirakan tren yang sama bakal terjadi antara Indonesia dan UE.

Menurut dia, di era multipolar seperti saat ini, berbagai perusahaan Indonesia dan para anggota Kadin harus memanfaatkan momentum ini untuk melakukan diversifikasi. Pelaku usaha harus aktif mengeksplorasi pasar baru untuk meningkatkan perdagangan internasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan IEU CEPA akan diteken atau ditandatangani pada September mendatang.

“Rencananya ini bisa segera ditandatangani dalam waktu bulan September. Kemudian diratifikasi paling lama ya secepat, sesegera mungkin,” kata Rosan.

Pola Lama

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Brawijaya (UB), Malang, Adhi Cahya Fahadayna, mengatakan, kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa dalam IEU-CEPA memang terdengar menjanjikan.

“Namun, jika kita melihat dari kacamata teori kebergantungan, Indonesia kembali menunjukkan pola lama, yakni menjadi penonton dalam arus perdagangan global. Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan seperti Indonesia-Korea CEPA, ASEAN Free Trade Area, dan lainnya. Namun, hasilnya belum mampu mengangkat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Komoditas ekspor utama Indonesia ke Uni Eropa masih didominasi oleh minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), yang ironisnya justru menghadapi penolakan sistematis di pasar Eropa karena dianggap tidak ramah lingkungan. Regulasi seperti EU Deforestation Regulation dan Renewable Energy Directive II telah membatasi akses CPO Indonesia ke pasar Eropa, meskipun produk itu menyumbang miliaran dollar dalam ekspor nasional.

Tanpa arah kebijakan perdagangan luar negeri yang jelas dan terintegrasi, IEU-CEPA berisiko menjadi jargon baru seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya. Dependency Theory menjelaskan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia cenderung bergantung pada ekspor komoditas primer, sementara negara-negara maju mengendalikan teknologi, regulasi, dan pasar. Ketergantungan ini memperkuat posisi subordinat Indonesia dalam sistem perdagangan global.