Pacu Pembangunan dari Tingkat Paling Rendah, Pemkab Kukar Naikkan Bantuan dari Rp50 Juta Jadi Rp150 Juta per RT

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), menaikkan bantuan pembangunan berbasis masyarakat dari senilai 50 juta rupiah per lingkungan RT (rukun tetangga) menjadi 150 juta rupiah per RT pada 2025.

“Peningkatan program bantuan dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per RT ini sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang dimulai dari tingkat paling dasar,” ujar Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Selasa (15/7).

Anggaran untuk RT sebelumnya dikelola di kabupaten, namun mulai tahun ini dilimpahkan kepada kecamatan, agar lebih mudah dijalankan, mengingat jumlah RT di Kukar mencapai 3.134 RT yang tersebar di 20 kecamatan, yakni RT yang tersebar di 193 desa dan 44 kelurahan.

Sosialisasi tentang kenaikan anggaran untuk RT ini kerap dilakukan bupati di berbagai kesempatan, termasuk setiap menggelar Safari Subuh di masjid-masjid yang tersebar di daerah ini, karena diharapkan mendapat dukungan dan doa dari para ustadz dan pengurus masjid agar program ini sukses berjalan.

"Safari Subuh merupakan salah satu kegiatan terbaik yang akan terus dilanjutkan. Melalui kegiatan ini diharapkan doa-doa untuk menjadikan Kukar sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang baik dengan ampunan Tuhan) akan selalu diucapkan," kata Aulia.

Sementara Ariato, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menyatakan kesiapan dalam mengawal program ini, terlebih program ini merupakan bagian dari visi Bupati Aulia untuk mewujudkan Kukar yang mandiri dan sejahtera.

Ia akan terus mengawal dan memastikan tata kelola anggaran yang transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.

"Sedangkan pelimpahan pengelolaan anggaran kepada kecamatan, hal ini bertujuan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai ujung tombak pembangunan," kata Arianto.

Ia juga mengatakan bahwa bantuan Rp150 Juta per RT, pihaknya ingin kecamatan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat RT, dan meminta pihak terkait terus melakukan koordinasi untuk mewujudkan teknis pelaksanaan yang efektif.

"Kami optimistis program ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat RT. Kami pun berharap anggaran ini dimanfaatkan untuk kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga," kata Arianto.