Komisi I DPR: Kesepakatan IEU-CEPA Perluas Akses ke Pasar Uni Eropa

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa kesepakatan politik antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) memperluas akses ke pasar Uni Eropa.

Menurut dia, akses pasar tersebut terbuka bagi kawasan yang berpenduduk lebih dari 450 juta jiwa, serta berpotensi meningkatkan nilai perdagangan dengan Uni Eropa yang selama ini telah mencapai 30 miliar dolar AS (setara dengan Rp480 triliun).

"IEU-CEPA akan membuka peluang perdagangan dan investasi baru yang selama ini belum tersentuh, serta menjadi salah satu langkah untuk mendiversifikasi mitra perdagangan Indonesia," kata Budisatrio di Jakarta, Selasa.

Dia pun mengapresiasi atas tercapainya kesepakatan politik antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perundingan IEU-CEPA tersebut.

Dengan penerapan tarif nol untuk sekitar 80 persen komoditas ekspor Indonesia, menurut dia, perjanjian ini diproyeksikan mampu mendorong lonjakan ekspor lebih dari 50 persen dalam beberapa tahun ke depan.

"Bagi Indonesia sendiri, kesepakatan ini dapat memperkuat industri-industri bernilai tambah di dalam negeri yang berorientasi ekspor, membuka lapangan pekerjaan berkualitas, serta mendorong arus investasi di dalam negeri,” kata dia.

Dia menilai kesepakatan IEU-CEPA mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun hubungan dagang yang setara, strategis, dan saling menguntungkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dia menilai diplomasi ekonomi Indonesia dapat dikelola dengan prinsip kolaboratif dalam kerangka perdagangan yang bebas dan adil.

Selain aspek perdagangan dan investasi, dia menilai konektivitas antarwarga, khususnya melalui kebijakan visa cascade dari Uni Eropa, akan mempermudah WNI memperoleh visa Schengen multi-entry.

“Mobilitas manusia adalah bagian tak terpisahkan dari kemitraan strategis. Kemudahan akses visa Schengen multi-entry akan meningkatkan partisipasi warga Indonesia dalam aspek pendidikan, riset, kewirausahaan, dan diplomasi budaya di Eropa,” katanya.

Dalam kondisi global yang semakin tidak menentu akibat meningkatnya tensi geopolitik, ancaman perang dagang, hingga tren deglobalisasi, dia memandang keberhasilan kesepakatan ini merupakan bukti bahwa Indonesia selalu berkomitmen untuk mengutamakan kolaborasi yang setara dan saling menguntungkan.

“Ketika ada pihak yang memilih kebijakan konfrontatif dan proteksionis, Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo justru membuktikan bahwa kerja sama yang berlandaskan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan merupakan jalan terbaik dalam menciptakan kemakmuran bagi semua pihak,” katanya.