Majelis Umum PBB Setujui Anggaran Perdamaian

NEW YORK - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyetujui anggaran sebesar USD 5,4 miliar (Rp87,5 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai operasi penjaga perdamaian selama periode 2025–2026, dilansir dari laman resmi PBB, Sabtu (12/7).

Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi Komite Kelima PBB yang membidangi urusan administrasi dan anggaran. Anggaran tersebut mencakup pendanaan untuk 12 misi aktif penjaga perdamaian serta pusat logistik di Entebbe (Uganda) dan Brindisi (Italia).

Selain itu, dana juga dialokasikan untuk akun pendukung yang bertugas menunjang pelaksanaan misi-misi tersebut. Semua resolusi anggaran disahkan tanpa pemungutan suara, kecuali untuk resolusi yang berkaitan dengan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

Resolusi UNIFIL akhirnya disetujui dengan 147 suara mendukung. Tiga negara menolak, yaitu Argentina, Israel, dan Amerika Serikat, sementara satu negara, Paraguai, memilih abstain.

Anggaran tahun ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD 5,59 miliar (Rp90,6 triliun). Meski demikian, tantangan keuangan tetap menjadi perhatian utama PBB.

Pengendali Anggaran PBB, Chandramouli Ramanathan, menyampaikan kekhawatiran serius terkait krisis likuiditas yang terus membayangi organisasi internasional ini. Ia menjelaskan kekurangan kas seringkali memaksa pemangkasan anggaran hingga 10–20 persen, yang berdampak pada implementasi program.

“Tanpa uang, tidak ada pelaksanaan. Tidak cukup kas. Saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya upaya besar dari pihak Anda untuk membantu kami melampaui garis ini dan menangani masalah yang telah membebani PBB selama bertahun-tahun,” ujar dia.

Ramanathan menyerukan agar negara-negara anggota melakukan langkah nyata untuk mengatasi persoalan keuangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini. Menurutnya, kesepakatan anggaran tahunan belum cukup untuk menyelesaikan akar masalah yang menghambat keberlanjutan operasional PBB.

Operasi penjaga perdamaian tetap menjadi salah satu pilar utama PBB. Hampir 70 ribu personel militer, polisi, dan sipil dikerahkan di berbagai wilayah konflik di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa untuk misi perdamaian.

Misi-misi ini diberikan mandat oleh Dewan Keamanan PBB untuk menstabilkan wilayah-wilayah konflik dan melindungi warga sipil. Selain itu, mereka juga bertugas mendukung proses politik serta membantu pelucutan senjata dan reformasi hukum. ils/I-1