KKP Inginkan Revitalisasi Tambak Pantura Segera Direalisasi demi Membuka Lapangan Kerja

JAKARTA – Empat kabupaten Jabar yang memiliki wilayah Pantura didorong mempercepat realisasi program revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ini demi untuk membuka lapangan kerja baru sekitar Pantura.

"Penguatan koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama empat kabupaten yaitu Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu," kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan revitalisasi akan mengedepankan sistem budi daya yang ramah lingkungan. Setiap kawasan akan dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta area vegetasi sebagai filter alami untuk menjaga ekosistem laut. "Hasil koordinasi menyepakati dukungan pemerintah daerah di antaranya program ini menjadi bagian Program Strategis Nasional atau PSN," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah juga berkomitmen membantu sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendataan penggarap tambak, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mempermudah proses perizinan sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, lanjut Tebe, pemerintah daerah membantu menyiapkan tenaga kerja lokal khususnya masyarakat penggarap sesuai keahlian dan kebutuhan pelaksanaan program. KKP terus bergerak mewujudkan revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat. Setelah penandatanganan nota kesepakatan, jelas Tebe, langsung melanjutkan dengan sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan budi daya perikanan.

"Kemarin kami duduk bersama sekretaris daerah dan kepala dinas dari provinsi dan empat kabupaten untuk menyatukan langkah,” imbuh Tebe.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan program revitalisasi tambak pantura bertujuan mengubah lahan tambak tidak produktif menjadi kawasan budi daya perikanan bernilai tinggi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Penataan akan mencakup zona budi daya, zona pendukung, dan zona penghijauan. Program itu diharapkan dapat menarik minat investor untuk turut mempercepat pembangunan fasilitas pendukung baik di hulu maupun hilir untuk memperkuat ekosistem perikanan budi daya nasional.