Pemkot Tangerang Ajukan Percepatan Normalisasi Kali Angke

TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang, Banten telah mengajukan permohonan agar normalisasi Kali Angke oleh Pemerintah Pusat bisa segera dilakukan dalam mengatasi banjir di Peurmahan Ciledug Indah.

"Kali Angke menjadi kewenangan pusat. Kami harap bisa segera dinormalisasi karena telah terjadi pendangkalan," kata Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Kamis (10/7).

Untuk jangka pendek, kata Sachrudin, Pemkot Tangerang telah melakukan perbaikan turap Kali Angke yang sebelumnya jebol dan menjadi penyebab banjir di Perumahan Ciledug Indah 1 dan 2, Kelurahan Pedurenan.

Kegiatan turap yang dilakukan adalah menggunakan kisdam (karung pasir) di beberapa titik di kawasan perumahan tersebut sebagai mencegah potensi limpasan air lebih lanjut jika terjadi hujan susulan

Sementara itu untuk kali - kali yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang saat ini sedang disiapkan untuk dilakukan pengerukan.

"Pengerukan sungai dan kali yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tentunya kita lakukan segera mungkin," ujarnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaeni menambahkan petugas telah bekerja melakukan perbaikan tanggul di wilayah Karang Tengah dan Periuk yang jebol saat hujan kemarin.

Tak hanya itu saja, saluran air yang tersumbat pun menjadi prioritas untuk dibersihkan terutama di jalan utama yang menyebabkan genangan.

"Penyebab saluran air tersumbat karena sampah dan juga pohon liar maka itu kita utamakan sekaligus mencari penyebab lainnya," ujarnya.

Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang telah mengeluarkan imbauan waspada terhadap kemungkinan hujan berintensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah pada awal bulan Juli 2025.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mahdiar mengatakan meski saat ini tidak ada peringatan dini resmi terkait potensi curah hujan ekstrem atau kekeringan dari BMKG, pihaknya terus memantau perkembangan cuaca dan berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait untuk mengambil langkah antisipatif.

"Meskipun belum ada peringatan dini dari BMKG, kami tetap menyiagakan personel dan peralatan untuk merespons potensi bencana hidrometeorologi,” ujarnya. Ant