Program Tamasya Jadi Syarat PROPER. Kemendukbangga MoU dengan KemenLH/BPLH dan Ormas

Rabu, 09 Jul 2025, 21:05 WIB

Kemendukbangga/BKKBN – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) menjalin kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup  dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper).

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, dengan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut, M.P, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya (Pimpinan Pusat Wanita Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim  se-Indonesia (ICMI), Forum Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Wati Nasional), Rabu (09/07/2025), di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta.

Ket. Foto: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd. — Sumber: Humas Kemendukbangga/BKKBN

Melalui kolaborasi ini, Tempat Penitipan Anak berbasis  layanan  Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) yang diinisiasi  Kemendukbangga/BKKBN akan menjadi salah satu  penilaian dalam Proper yang dikembangkan Kementerian LH/BPLH. 

Tamasya merupakan satu dari lima program quick wins  Kemendukbangga/BKKBN. Empat program lainnya adalah   Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting),  Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Sidaya (Lansia Berdaya), dan AI - SuperApps tentang Keluarga.

Kerja sama itu di antaranya dilatarbelakangi data yang menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK) perempuan saat ini hanya 56,42 persen lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 84,66 persen. Harapannya,  TPAK perempuan menjadi 70%. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dengan kementerian terkait.

Berangkat dari kondisi itu, pemerintah kemudian menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Enam Menteri tentang  Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Keenam kementerian tersebut adalah  Mendukbangga/Kepala BKKBN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Sosial, dan Menteri Ketenagakerjaan. 

"Saat ini saya melakukan MoU dengan Menteri LH/Kepala BPLH yang berkaitan dengan program Proper di mana ada 
korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit yang pekerjanya lebih banyak wanita. Bagaimana dengan anak mereka. Maka, program Tamasya sangat ideal untuk diterapkan," ungkap Menteri Wihaji.

Menteri Wihaji menegaskan, "TPAK perempuan harus naik. Karena perempuan juga mempunyai hak bekerja, tapi anak tetap menjadi prioritas. Untuk itu, Tamasya hadir untuk menjawab tantangan itu."

Berdasarkan data  angkatan kerja perempuan yang masih rendah, program Tamasya terus digerakan Kemendukbangga/BKKBN dan pihak terkait, karena  program tersebut mempunyai  empat keunggulan layanan yang menarik. 

Keempat layanan itu adalah  pendampingan pengasuh bersertifikasi, pendampingan anak, pendampingan orang tua/keluarga, dan layanan rujukan. Sehingga orang tua  pekerja tidak merasa khawatir saat bekerja karena anak mereka dititipkan di TPA yang memiliki layanan Tamasya. 

Tamasya bertujuan
untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pengasuhan yang positif
dan stimulatif, sementara orang tua tetap dapat bekerja secara produktif tanpa
mengabaikan hak dan kebutuhan tumbuh kembang anak.

* Dukung Program Kemendukbangga/BKKBN

Sementara itu, Menteri LH/Kepala BPLH menyatakan sangat mendukung program Kemendukbangga/BKKBN yang akan disinergikan ke dalam  Proper, sebuah penilaian tentang ketaatan - tata lingkungan pada semua unit usaha. Tahun ini ada 6000 ribu perusahaan besar  terlibat dalam Proper.

Untuk mencapai Proper  dengan predikat Emas atau Hijau, perusahaan wajib memiliki TPA berbasis Tamasya sebagai salah satu syarat. "Kami mendukung penuh program Kemendukbangga, untuk menjaga anak-anak yang ditinggal bekerja oleh orangtua dan tetap dalam status kasih sayang yang diberikan di  Tamasya,"  pungkas Menteri Hanif.

Sementara itu, Ketua Umum ICMI, Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si, mengatakan bahwa organisasinya  memiliki program ketahanan keluarga dan perlindungan anak yang juga diampu Kemendukbangga/BKKBN. 

"Kami sebagai organisasi masyarakat mendukung program Kemendukbaggaa/BKKBN sebagai program yang sangat relevan dan sangat penting dalam memasuki era digital, di mana ketahanan keluarga untuk memperkuat ketahanan bangsa," jelalsnya.

Acara tersebut  ditandai pula dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh  Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)  untuk Tamasya  yang berada di wilayah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T).*

  • Program Tamasya

Redaktur: Yebdi Trismar

Penulis: Tim Koran Jakarta

Berita Terbaru

DPR Sebut RUU Perampasan Aset Disusun dengan Hati-hati

Atasi Kebakaran Gambut di Kalimantan Barat, Wamen LH Diaz Hendropriyono Dorong Swasta Bangun Sekat Kanal

Resmikan RS Toto Tentrem, Gubernur Pramono Dorong Penguatan Layanan Stem Cell Jakarta

Apakah Rambut Botak Bisa Tumbuh Lagi? Kenali Tandanya

Sukhoi TNI AU Tergelincir di Lanud Hasanuddin Hingga Area Rumput Dekat Jalan Makassar-Maros

LRT Jakarta Pasang Tarif Promo Rp5.000! Rute Velodrome-Manggarai Siap Diresmikan

Cetak Sejarah di Paris! AG.AL Juara Club Champion EWC 2026, Kantongi Hadiah Rp110 Miliar

Paket Pernikahan Elegan di Pusat Jakarta! Mangkuluhur ARTOTEL Suites Buka Harga Mulai Rp25 Juta

Agrowisata Petik Anggur Kini Jadi Tren Wisata Baru di Kepulauan Riau

Mendagri: Korban Gempa NTT Bisa Cetak Ulang Dokumen KTP, KK, hingga BPKB Secara Gratis

BMKG: 6.409 Gempa Bumi Susulan Guncang Flores

DPR Dorong Pemerintah Buka Potensi Wajib Pajak Baru

KPK Tekankan Pentingnya Penguatan Integritas Kampus usai OTT di Unsoed

Kemenbud Fokus Pulihkan Warisan Budaya dari Desa Adat Sade Pasca Kebakaran 

Ada Apa dengan Rekening Dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu? Polda Metro Jaya Jelaskan

Heboh Rekening Aktivis Pati Diduga Diblokir, DPR Buka Suara dan Hubungi Bank

Parkir Rp60.000 per Jam Bikin Geger, Ini Respons Pramono

Udara Jakarta Terancam Polusi, Pramono Minta Masyarakat Hentikan Kebiasaan Bakar Sampah

Karhutla Makin Serius! Kemenhub Terbitkan 35 Izin Pesawat Asing Bantu Atasi Kebakaran

Bukan Sekadar Diskon! Subsidi Motor Listrik Disebut Bisa Pacu Industri Nasional

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.