Kesenjangan Digital Nyata, 12.500 Desa Belum Terjangkau Sinyal di Era Serba Online

JAKARTA – Pemerintah mengajak investor untuk turut serta mengurangi beban anggaran operasional pengembangan dan pembangunan infrastruktur digital. Selama ini, dana pemerintah hanya untuk pemeliharaan, tanpa ada pembangunan infrastruktur baru sehingga 12.500 desa belum terjangkau sinyal.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pihaknya sedang merancang pola pelibatan pihak swasta, termasuk melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengurangi beban operasional pemerintah.

“Prinsipnya kami ingin mencapai zero blank spot. Ini butuh kolaborasi. Saat ini, sebagian besar anggaran memang habis untuk OM (Operational Maintenance), sementara pembangunan infrastruktur digital baru nyaris tidak ada,” ungkap Menkomdigi dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

Karena masih melebarnya kesenjangan digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka peluang bagi swasta masuk, antara lain melalui pelepasan spektrum frekuensi seperti di 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz. Meski demikian, Menkomdigi menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan program ini.

“Jadi ini yang kita harapkan bisa menghidupkan swasta untuk berinvestasi dan kita tentu dapat membuat komitmen-komitmen bahwa siapapun nanti yang melakukan pembangunan, siapapun yang ditunjuk, akan membangun di daerah-daerah yang memang saat ini sinyalnya belum tertutupi. Itu rencana kami ke depan yang akan kita lakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian,” jelas Menkomdigi.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti skema penganggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dalam struktur belanja Kemkomdigi. Sukamta menyoroti pagu indikatif Kemenkomdigi sebesar 7,7 triliun rupiah, di antaranya 5,5 triliun rupiah diperuntukkan bagi pengembangan dan penguatan infrastruktur digital yang sebagian besar dikendalikan oleh BAKTI.

“Kalau kita lihat BAKTI pada 2024, nilai operasionalnya mencapai 9,7 triliun rupiah. Artinya, kebutuhan untuk BAKTI bisa mencapai 12 triliun rupiah. Pertanyaannya, berapa yang untuk membangun infrastruktur dan berapa yang untuk operasional?” ujar Legislator Fraksi PKS.

Sukamta mempertanyakan kelanjutan pola pengelolaan yang selama ini menjadikan BAKTI sebagai semacam operator penuh yang mengelola dan mendanai seluruh infrastruktur digital menggunakan APBN. Dia menilai perlu ada kajian mendalam untuk mencari alternatif model kelembagaan yang lebih ramping namun fungsional.

Peran Pemerintah

Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam membangun infrastruktur digital di Tanah Air. Sebab, teknologi digital sangat bermanfaat untuk semua lapisan.

"Teknologi digital memberi banyak manfaat, baik ekonomi, pendidikan, sosial hingga kesehatan. Sehingga kesenjangan digital ini harus secepatnya diatasi," pungkasnya.