DPR RI Soroti Kesiapan Fiskal Daerah dalam Implementasi Pendidikan Dasar Gratis di Yogyakarta
Selasa, 08 Jul 2025, 05:15 WIB | Oleh: Eko S
Doc: Dok. Pemda DIY
YOGYAKARTA, 7 Juli 2025 – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti pentingnya kesiapan fiskal pemerintah daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan dasar gratis. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja BAM DPR RI ke Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Senin (7/7), yang bertujuan menyerap aspirasi dan melihat langsung pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024.Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Y Y Napitupulu, menegaskan bahwa meski kondisi keuangan negara menunjukkan defisit yang cukup besar, putusan MK tersebut harus tetap dijalankan tanpa ada alasan. Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi forum dialog yang terbuka dan konstruktif, memungkinkan BAM DPR RI untuk menerima masukan langsung dari duta daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Masukan ini sangat krusial untuk memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam masalah pendidikan dasar gratis di lapangan. Adian menambahkan, BAM bertugas menyalurkan aspirasi yang terkumpul ke komisi-komisi terkait di DPR RI, termasuk Komisi X yang membidangi pendidikan.Menyambut kunjungan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah DIY, Aris Eko Nugroho, yang membacakan sambutan Gubernur DIY, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus memperkuat alokasi pembiayaan pendidikan. Langkah ini diambil untuk memastikan siswa-siswi tidak dibebani biaya pendidikan dasar. Selain itu, Pemda DIY juga memperluas dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk pembebasan iuran dan bantuan perlengkapan belajar. Aris menekankan bahwa kebijakan pendidikan gratis ini harus dilandasi prinsip keadilan, di mana pendidikan dasar gratis bukan hanya soal penghapusan biaya, tetapi juga soal keadilan dan keberpihakan.Aspirasi mengenai kesiapan pendidikan dasar gratis ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan DIY, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta jajaran kepala sekolah dalam forum tersebut.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!