Pilar Peringatan Dini, BMKG Akan Perkuat Peran untuk Lindungi Kelompok Miskin dari Dampak Perubahan Iklim

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan memperkuat peran strategisnya mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pengentasan kemiskinan, khususnya melalui perlindungan kelompok miskin dari dampak bencana dan perubahan iklim.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan lembaga yang dipimpinnya itu menjadi pilar perlindungan sosial dengan menyediakan sistem peringatan dini agar masyarakat miskin dan rentan tidak kehilangan aset dan jatuh ke dalam kemiskinan baru.

“Selain itu BMKG juga mendukung penguatan ekonomi rakyat melalui prakiraan iklim dan cuaca, yang sangat penting bagi sektor pertanian dan perikanan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).

Adapun upaya tersebut didukung dengan literasi adaptasi iklim melalui Program Sekolah Lapang BMKG yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi risiko cuaca ekstrem dan gempa bumi.

Dalam paparan BMKG diketahui realisasi pelaksanaan Sekolah Lapang BMKG untuk wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur sampai dengan 30 Juni 2025 sudah 18,52 persen - 25 persen dari target 540 sasaran kelompok masyarakat, antara lain Sekolah Lapang Iklim yang dilaksanakan di Deli Serdang (Sumatera Utara) dan Gowa (Sulawesi Selatan), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat).

Dwikorita menjelaskan peran BMKG juga menjadi enabler untuk ekonomi hijau dan biru, mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan serta tahan terhadap perubahan iklim.

Ia menambahkan BMKG turut menjadi lini depan dalam upaya reduksi risiko ekstrem melalui sistem perlindungan sosial adaptif untuk masyarakat berisiko tinggi.

BMKG juga memperkuat transformasi digital adaptif melalui modernisasi prediksi berbasis Akal Imitasi (AI) dan big data. Inovasi ini membantu mempercepat respons negara terhadap risiko bencana.

“Tujuan akhirnya adalah menjaga masyarakat agar tetap produktif dan aman dari ancaman bencana,” kata Dwikorita, seraya menyebutkan dengan langkah ini BMKG berharap bisa mendukung prioritas nasional pemerintah, termasuk swasembada pangan, energi terbarukan, serta pembangunan ekonomi digital dan syariah.