Meski Ada Banyak Perang, Pemerintah Diharapkan Konsisten Cari Pasar Perdagangan Baru

Intan Maria Lewiayu Vierke, IPB University

Belum usai dunia diguncang perang dagang yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dunia kini dihadapi oleh permasalahan global lain: perang antara Iran dan Israel yang juga meningkatkan tensi perang Ukraina-Rusia.

Meski begitu, roda pemerintahan di seluruh dunia masih terus harus berjalan. Ruang negoisasi pun diyakini masih terbuka khususnya terhadap isu Perang Dagang yang mengguncang perekonomian global sejak awal tahun.  

Seperti yang kita ketahui, efek positif perdagangan bebas sudah memberikan bukti nyata bagi Indonesia. Meski harus menempuh jarak 20 jam penerbangan untuk sampai ke AS, negeri Abang Sam telah menjadi mitra strategis bilateral perdagangan Indonesia.

AS merupakan mitra dagang ketiga terbesar Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai US$26,31 miliar atau senilai Rp434 triliun pada 2024. Produk unggulan seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, dan hasil pertanian tropis menjadi tulang punggung ekspor, bahkan mencatat surplus perdagangan sebesar US$4,32 miliar (Rp4,3 triliun) pada kuartal pertama 2025.

Namun, di balik keunggulan ekspor, terdapat ketergantungan yang signifikan terhadap bahan baku dari AS. Industri TPT, misalnya, selama lebih dari 30 tahun bergantung pada impor kapas dari AS yang nilainya mencapai US$138,54 juta atau senilai Rp2,2 triliun pada 2024.

Selain kapas, Indonesia juga mengandalkan AS untuk kedelai, LNG, hingga teknologi pertahanan. Di sisi lain, AS juga memanfaatkan Indonesia sebagai sumber produk jadi bernilai tambah—dari pakaian jadi, sepatu olahraga, hingga furnitur.

Artinya, AS bukan hanya pasar ekspor, tetapi juga sumber utama komoditas strategis yang menopang rantai pasok industri nasional. Relasi dagang dua arah ini tampak seimbang, tapi sangat rentan terhadap perubahan kebijakan eksternal. Hal serupa juga berlaku pada mitra dagang Indonesia lainnya.

Kilas balik mundurnya industri TPT nasional: Tuntutan industri global yang bergerak cepat

Gong ketegangan perang dagang kembali meningkat pada April 2025 ketika pemerintah AS menerapkan tarif tambahan 32% terhadap sejumlah produk ekspor dari Asia, termasuk Indonesia. Kebijakan tarif tambahan ini juga berdampak pada sektor manufaktur, tekstil, elektronik, dan pertanian di Indonesia.

Retorika anti-Cina yang digaungkan dalam kampanye proteksionisme turut menyeret negara-negara lain dalam lingkaran tarif tinggi, termasuk Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Akibatnya, keunggulan harga yang sebelumnya dinikmati produsen Indonesia kini tergerus, mempersempit margin dan mengancam kelangsungan industri padat karya seperti tekstil.

Catatan penting yang tak bisa diabaikan adalah pergeseran besar dalam preferensi pasar global. Konsumen dan ritel dunia kini menuntut industri yang ringkas, cepat, dan lincah (agile). Model lama berbasis produksi massal dengan lead time panjang tak lagi relevan di tengah tren real-time fashion, siklus tren pendek, dan dorongan untuk menciptakan industri yang keberlanjutan.

Ujian kekuatan dan kelincahan daya saing industri nasional

Di sinilah daya saing Indonesia kembali diuji. Negara pesaing seperti Cina dan Vietnam telah mengembangkan sistem produksi cepat (fast response manufacturing) berbasis teknologi dan data pasar. Sementara itu, industri TPT Indonesia masih terkendala oleh struktur produksi yang lambat, ketergantungan bahan baku impor, dan minimnya integrasi hulu-hilir.

Namun, Indonesia tidak bisa terus bertumpu pada narasi ketergantungan dan resiliensi semu. Saatnya mengambil posisi lebih strategis. Ketika pasar global terus berubah dan negara mitra utama mulai membatasi ruang ekspor, pilihan Indonesia bukan lagi sekadar perbaikan hubungan atau menunggu pergeseran kebijakan negara lain.

Yang mendesak adalah memperkuat basis industri nasional dari hulu ke hilir. Ini mencakup investasi pada substitusi impor, insentif teknologi berbasis kebutuhan industri kecil menengah dan ekspor, serta diplomasi dagang yang menyasar negara-negara dengan preferensi produk bernilai tambah dan berkelanjutan.

Di tengah ketidakpastian global, yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan bertahan, tetapi keberanian untuk menentukan arah sendiri. Sayangnya, hingga kini keberanian itu belum sepenuhnya tumbuh. Agenda substitusi impor kerap terganjal kepentingan jangka pendek; investasi industri lokal masih kalah atraktif dibanding orientasi ekstraktif; dan diplomasi dagang cenderung reaktif, bukan proaktif.

Dalam situasi ini, pertanyaannya bukan lagi sekadar “mampukah kita menggambar peta baru?”, tetapi “apakah kita sungguh-sungguh ingin menggambarnya?”. Sebab, merancang masa depan industri bukan sekadar soal menyesuaikan diri terhadap tren global, tetapi soal membangun kehendak politik, visi industri, dan keberpihakan terhadap ekosistem lokal.

Jika keinginan itu tak pernah dirumuskan secara kolektif, maka posisi Indonesia akan terus berada dalam lingkaran ‘respon atas tekanan’. Sangat berat menjadi negara yang menentukan lintasan. Dalam lanskap ekonomi dunia yang bergerak cepat, penuh ketidakpastian, bahkan rawan krisis, bukan negara terbesar yang bertahan, melainkan negara yang paling cepat mengambil keputusan dan berani keluar dari pola lama.

Intan Maria Lewiayu Vierke, Doktor Manajemen Bisnis SB IPB, IPB University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.