APBN Siaga, KUR Tak Perlu Mundur

JAKARTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat penting karena memberikan akses pembiayaan yang terjangkau bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

KUR juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, terutama di daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sri Mulyani diketahui turut menghadiri rapat koordinasi Kabinet Merah Putih terkait evaluasi penyaluran KUR serta usulan perbaikan program.

“APBN akan terus diandalkan sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat, juga menjadi alat dalam mendukung agenda prioritas pembangunan nasional yang berdampak nyata,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis (3/7).

Adapun usulan perbaikan itu khususnya terkait dengan sektor-sektor yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, contohnya KUR bagi petani tebu rakyat untuk mendorong swasembada gula.

Kemudian, skema KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program 3 juta rumah, evaluasi kredit alat dan mesin pertanian, serta KUR bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selain membahas KUR, Sri Mulyani menuturkan rapat juga mengevaluasi penyaluran stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.

Sejumlah program dalam paket stimulus fiskal dikatakan telah terealisasi dengan baik seperti diskon transportasi, diskon tarif tol, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

“Beberapa program masih terus berlanjut realisasinya hingga Juli 2025 seperti penebalan bantuan sosial dan bantuan subsidi upah,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci program KUR untuk tebu rakyat diberikan fasilitas pinjaman sampai dengan Rp500 juta dan bisa diberikan kepada individu maupun kelompok.

Untuk KUR perumahan, plafon kredit dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

Sedangkan untuk PMI diberikan akses KUR tanpa pinjaman sebesar Rp100 juta. KUR ini bisa digunakan untuk proses keberangkatan atau pelatihan bagi tenaga kerja migran.