Pemkot dan Save the Children Sepakat untuk Wujudkan Bandung jadi Kota Ramah Anak dan Inklusif

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Save the Children Indonesia sebagai langkah awal membangun roadmap menjadikan Bandung sebagai Kota Ramah Anak dan Inklusif.

Penandatanganan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional dalam acara “Dream Festival 2025” yang digelar di Plaza Balai Kota Bandung, Minggu (29/6).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menuturkan bahwa kerja sama ini merupakan komitmen nyata untuk menjadikan Bandung sebagai kota yang menjamin hak, kenyamanan, dan perlindungan bagi anak-anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas.

“Hari ini Pemkot Bandung menandatangani MoU bersama Save the Children. Kami mulai menyusun roadmap agar Bandung menjadi kota ramah anak dan inklusif. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi jadi tantangan yang harus kita jawab bersama,” ujar Wali Kota Farhan.

Ia menjelaskan, saat ini Kota Bandung mulai melakukan berbagai upaya konkret, salah satunya dengan membangun infrastruktur publik yang ramah anak dan disabilitas.

Salah satu eksperimen yang tengah berjalan adalah pembangunan trotoar dari aspal di kawasan Jalan Belitung, Jalan Sumatera, Jalan Aceh, dan Jalan Kalimantan.

“Saat ini percobaan trotoar ramah disabilitas sepanjang 800 meter sedang berlangsung. Sudah selesai 200 meter, mudah-mudahan pekan depan rampung. Tujuannya tentu agar semua warga bisa merasa aman dan nyaman saat beraktivitas,” tutur dia.

Dari sisi pendidikan, Wali Kota Farhan mengakui, meskipun secara kebijakan semua sekolah negeri wajib menjadi sekolah inklusif, tantangan di lapangan masih besar.

“Kami kekurangan tenaga pendidik yang mampu menangani anak-anak berkebutuhan khusus, baik secara fisik maupun mental. Kami bekerja sama dengan UPI untuk menyiapkan guru-guru tersebut,” kata dia.

Menurut Wali Kota Farhan, nantinya hanya beberapa sekolah yang akan difokuskan menjadi sekolah inklusif. Pemkot Bandung juga akan melibatkan sekolah swasta yang memiliki kapasitas lebih dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

“Kolaborasi akan menjadi kunci. Kita akan melakukan semacam audit, tapi bukan dalam rangka pengawasan, melainkan pengembangan. Apa yang dilakukan sekolah swasta bisa menjadi inspirasi bagi kebijakan kota,” ungkap dia.

Tak hanya pendidikan dan infrastruktur, Farhan menegaskan bahwa ruang publik ramah anak akan menjadi fokus perhatian. Misalnya akses menuju kendaraan umum, akses ke sekolah, hingga Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Kota ramah anak itu juga harus punya sistem perlindungan. Kita pastikan ruang publik yang ada benar-benar ramah anak dan aman dari hal-hal yang mengancam tumbuh kembang mereka,” tegas dia.

Sementara itu, CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurniawy Ukar, menyatakan bangga atas kolaborasi ini. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah kunci perubahan.