Wagub Banten Ajak ASN Bangun Kepemimpinan Cerdas dan Etis

SERANG – Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, mengajak para aparatur sipil negara (ASN) untuk membangun kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan kecerdasan, tetapi juga ditopang oleh akhlak, etika, komunikasi yang baik, serta semangat pelayanan publik.

"Untuk menjadi seorang pemimpin harus cerdas, berakhlak, komunikatif, dan semangat atau proaktif," ujar Dimyati dalam keterangannya di Kota Serang, Rabu (25/6).

Dimyati sempat memberikan materi Integritas Kepemimpinan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten pada Selasa (24/6).

Menurutnya, kepemimpinan di level eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan perumusan dan eksekusi kebijakan publik. Karena itu, diperlukan kompetensi serta komitmen yang tinggi terhadap pelayanan dan integritas.

Dimyati menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi ASN dalam menjalankan kepemimpinan, mulai dari tekanan politik, potensi konflik kepentingan, hingga sikap permisif terhadap pelanggaran.

“Tantangan itu bisa berujung pada ketidakpuasan masyarakat. Seorang pemimpin harus normatif dan punya integritas,” ujar dia menegaskan.

Ia juga menekankan pentingnya ASN memiliki jati diri dan konsistensi dalam menjalankan aturan. “Seorang pemimpin harus punya jati diri. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Insya Allah selamat,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Dimyati memaparkan kompetensi yang dibutuhkan seorang pemimpin agar dapat bekerja secara efektif, mulai dari perencanaan, penganggaran, evaluasi, pembagian kewenangan, pengambilan keputusan, hingga pengelolaan keuangan berbasis value for money.

“Pemimpin juga harus mampu membangun kepercayaan, menjadi panutan, menjauhi konflik kepentingan, serta menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar dia.

Pelatihan PKN Tingkat II tersebut diikuti oleh pejabat struktural eselon II dari berbagai instansi, baik dari Pemprov Banten maupun dari luar daerah, sebagai bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan strategis dan tata kelola pemerintahan yang baik.