Mantan Koalisi Ingin Ajukan Mosi Tak Percaya pada PM Paetongtarn

BANGKOK - Partai Bhumjaithai yang meninggalkan koalisi yang berkuasa pekan lalu, pada Selasa (24/6) mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan mosi tak percaya parlemen terhadap Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dan kabinetnya.

Usulan yang direncanakan pekan depan itu akan menjadi ujian parlementer pertama bagi Paetongtarn, 38 tahun, sejak ia mendapat tekanan publik yang intens atas penanganannya terhadap meningkatnya pertikaian perbatasan dengan negara tetangga Kamboja, yang membuat aliansi penguasa yang dipimpin oleh partainya, Pheu Thai, goyah.

Paetongtarn juga menghadapi pemeriksaan pengadilan setelah sekelompok senator mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi dan badan antikorupsi nasional yang memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki perilakunya. Keputusan dari kedua badan tersebut dapat berujung pada pemecatannya.

Di samping itu, kelompok antipemerintah berencana menggelar aksi protes turun ke jalanan pada Sabtu (28/6) mendatang, menuntut agar PM Paetongtarn mengundurkan diri.

Bhumjaithai menarik dukungannya terhadap pemerintah Rabu (18/6) lalu, dengan alasan risiko hilangnya kedaulatan dan integritas Thailand akibat kebocoran percakapan telepon antara PM Paetongtarn dan mantan PM Kamboja, Hun Sen.

Selama panggilan telepon, Paetongtarn bersujud di hadapan politikus veteran Kamboja itu dan ia mengkritik seorang komandan tentara Thailand. Ia kemudian meminta maaf atas kebocoran percakapan telepon tersebut.

"Kami memiliki resolusi partai untuk mengajukan mosi tak percaya terhadap perdana menteri," kata juru bicara Partai Bhumjaithai, Boontida Somchai, seraya menambahkan bahwa partai tersebut mengundang kelompok oposisi lain untuk mendukung langkah tersebut.

"Saat parlemen dibuka, hal pertama yang akan kami lakukan adalah mengajukan mosi tak percaya," imbuh dia.

Bhumjaithai memiliki 69 kursi dan akan membutuhkan dukungan 30 anggota parlemen lainnya agar bisa mengajukan mosi tersebut ketika parlemen bersidang kembali pada 3 Juli mendatang.

Menjelang pengumuman Bhumjaithai, PM Paetongtarn telah menegaskan bahwa koalisi yang berkuasa masih kuat dan pemerintah telah memutuskan perombakan kabinet.

"Sudah diputuskan, saya sudah bicara dengan semua pimpinan partai dan partai-partai koalisi mendukung penuh," kata PM Paetongtarn.

Sengketa Perbatasan

Sementara itu situasi di perbatasan antara Thailand dan Kamboja dilaporkan kian memburuk. Pada Senin (23/6) malam, militer Thailand mengatakan bahwa mereka telah menutup pos penyeberangan perbatasan ke Kamboja untuk hampir semua pelancong, termasuk wisatawan dan pedagang, dengan alasan masalah keamanan di tengah meningkatnya ketegangan akibat sengketa perbatasan yang sudah berlangsung lama.

Ketegangan terbaru dipicu setelah bentrokan singkat pada Mei lalu yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Kedua pemerintah sejak itu telah mengumumkan tindakan saling balas termasuk penangguhan impor bahan bakar dan komoditas buah dan sayuran dari Thailand.

“Thailand sekarang akan membatasi semua kendaraan, wisatawan dan pedagang untuk menyeberang di semua pos pemeriksaan perbatasan darat di tujuh provinsi yang berbatasan dengan Kamboja,” kata militer Thailand dalam sebuah pernyataan pada Senin malam.

Militer mengatakan tindakan tersebut juga akan membantu dalam upaya pemberantasan terhadap pusat penipuan ilegal di Kamboja, yang ditegaskan oleh PM Paetongtarn pada Senin lalu.

Thailand akan menghentikan pasokan kebutuhan pokok lintas perbatasan, termasuk listrik dan konektivitas internet, ke daerah-daerah di Kamboja tempat operasi terlarang dilakukan, kata PM Paetongtarn kepada wartawan. CNA/I-1