Trump Peringatkan Israel: Hentikan Serangan ke Iran, Pulangkan Pilot Sekarang

JAKARTA – Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras terhadap Israel yang berniat melancarkan serangan ke Teheran. Dalam pernyataan yang dikutip Al Jazeera, Selasa (24/6), Trump menyebut bahwa baik Israel maupun Iran telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang sebelumnya dimediasi oleh AS dan Qatar.

“Berhenti menjatuhkan bom. Pulangkan pilot Anda, sekarang!” ujar Trump dalam nada tegas, menandai kekesalannya terhadap eskalasi konflik yang berpotensi memicu perang terbuka di kawasan.

Peringatan ini dilontarkan menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang menyebut pihaknya telah menginstruksikan “serangan intens” terhadap fasilitas strategis di Iran, dengan dalih pembalasan atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Teheran. Namun, Iran membantah keras tuduhan tersebut.

“Kami tidak melanggar gencatan senjata. Ini provokasi dan rekayasa informasi.” demikian sikap resmi yang dilansir media pemerintah Iran menanggapi pernyataan Israel.

Situasi semakin kompleks setelah muncul laporan bahwa Iran disebut telah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, yang memicu reaksi keras dari sejumlah anggota parlemen AS dan memperkeruh posisi Presiden Trump sebagai mediator.

Al Jazeera mencatat bahwa konflik ini bukan hanya soal aksi militer, tetapi juga bagian dari ketegangan geopolitik yang lebih luas, termasuk soal keberadaan fasilitas nuklir Iran di Fordow dan posisi strategis AS di kawasan Teluk.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Israel soal status gencatan senjata, sementara Gedung Putih terus menegaskan bahwa deeskalasi harus segera dilakukan demi mencegah dampak lebih luas, termasuk potensi gangguan terhadap jalur perdagangan global dan kestabilan energi dunia.

Pihak Qatar, yang menjadi mediator bersama AS dalam gencatan senjata sebelumnya, menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan semua pihak untuk kembali ke meja diplomasi sebelum situasi lepas kendali.