Foto: Siap Dibawa ke DPR, Naskah DIM RUU KUHAP Ditandatangani
-
📅 Selasa, 24 Jun 2025, 06:00 WIB
Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto (tengah), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri), Jaksa Agung (Jagung) ST Burhanuddin (kedua kiri), Kepala Kepolisian Republik Indoensia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Parbowo (kanan) dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Marsda TNI (Purn) Bambang Eko Suhariyanto (kedua kanan) berbincang usai menandatangani Naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Graha Pengayoman, Gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Senin (23/6). DIM RUU KUHAP ini kemudian akan dibawa ke DPR yang merupakan inisiator dari revisi, untuk disesuaikan dan diharapkan segera rampung sehingga dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pada 1 Januari 2026.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto (kedua kiri) Jaksa Agung (Jagung) ST Burhanuddin (kedua kanan), Kepala Kepolisian Republik Indoensia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Parbowo (kiri) dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Marsda TNI (Purn) Bambang Eko Suhariyanto (kanan) menandatangani Naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) , di Graha Pengayoman, Gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Senin (23/6).
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kedua kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri), Ketua Mahkamah Agung Sunarto (tengah), Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin (kedua kanan) dan Wamen Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto (kanan) menunjukkan dokumen naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) usai ditandatangani di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6).
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri) memberi sambutan saat acara penandatanganan Naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Graha Pengayoman, Gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Senin (23/6).
Foto: Siap Dibawa ke DPR, Naskah DIM RUU KUHAP Ditandatangani
Doc. Koran Jakarta/M. Fachri
Berita Foto Terbaru
Semarak Hari Pangan Sedunia 2026 melalui Pameran Produk Pertanian
Realisasi Subsidi dan Kompensasi Energi dan Nonenergi hingga Oktober 2026
Penyaluran Bantuan Beras Menjangkau Wilayah 3T di Maluku Utara
Digitalisasi Pembayaran Kian Diperluas di Pasar Rakyat
Penutupan KTT ASEAN ke-49 Ditandai Serah Terima Keketuaan kepada Singapura
Optimalisasi Gas Metana sebagai Sumber Energi di TPA Kawatuna
Rapat Paripurna DPR Bahas Agenda Legislasi, Termasuk RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang…
Trump Kunjungi Filipina dalam Rangkaian Agenda KTT ASEAN ke-49
Puluhan Ribu Peserta Ikuti Program Pemagangan Nasional yang Digelar Kemenaker
Festival pendidikan di Bali
Pemberdayaan pemulung di Tangerang Selatan
Apel gelar pasukan Operasi Zebra Jaya 2026
Berita Foto Terkait
Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto (tengah), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri), Jaksa Agung (Jagung) ST Burhanuddin (kedua kiri), Kepala Kepolisian Republik Indoensia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Parbowo (kanan) dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Marsda TNI (Purn) Bambang Eko Suhariyanto (kedua kanan) berbincang usai menandatangani Naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Graha Pengayoman, Gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Senin (23/6). DIM RUU KUHAP ini kemudian akan dibawa ke DPR yang merupakan inisiator dari revisi, untuk disesuaikan dan diharapkan segera rampung sehingga dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pada 1 Januari 2026.