Krisis Global dan Tantangan Perdagangan: Saatnya Indonesia Fokus ke Indo-Pasifik dan RCEP

JAKARTA - Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan proteksionis Amerika Serikat di bawah Donald Trump serta konflik geopolitik yang semakin intens di Timur Tengah telah menciptakan tekanan besar pada stabilitas rantai pasokan global. Bagi Indonesia, kondisi ini memunculkan tantangan sekaligus peluang untuk merestrategi arah perdagangan dan ekonomi nasional.

Serangan langsung Israel ke sasaran strategis Iran pada 13 Juni, yang memicu serangan balasan dan eskalasi krisis keamanan di kawasan Timur Tengah, telah mengguncang pasar energi global. Lonjakan harga minyak mentah Brent dan WTI hingga lebih dari 7% dalam satu hari—bahkan menyentuh 13% secara intraday—menunjukkan betapa rapuhnya ketergantungan dunia pada jalur energi seperti Selat Hormuz dan Terusan Suez. Sekitar 20% pasokan minyak global melewati Selat Hormuz setiap hari. Gangguan sekecil apapun kini berdampak besar terhadap pasar dan inflasi global, termasuk Indonesia.

Di tengah krisis tersebut, Indonesia berada dalam dua posisi negosiasi penting: kesepakatan tarif timbal balik dengan AS dan penyelesaian IEU-CEPA dengan Uni Eropa. Delegasi Indonesia menyatakan proposal dengan AS telah lengkap dan tinggal menunggu keputusan Trump. Namun, gaya negosiasi sepihak ala "terima atau tinggalkan" yang dipraktekkan Trump menjadikan hasil akhir tidak pasti dan berisiko. Apalagi, AS mengecualikan sektor militer dari narasi defisit perdagangan, membuat relasi dagang menjadi timpang.

Sementara itu, IEU-CEPA berada di jalur penyelesaian teknis, meski implementasinya belum akan terjadi sebelum akhir 2026. Proses hukum, terjemahan ke bahasa resmi UE, serta ratifikasi di parlemen nasional dan supranasional membutuhkan waktu. Selain itu, klausul Most Favored Nation (MFN) berpotensi memicu permintaan kesetaraan tarif dari negara anggota UE jika Indonesia menyetujui konsesi tertentu kepada AS, misalnya nol persen untuk produk minuman beralkohol.

Ketidakpastian dari dua mitra dagang besar ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mempercepat pemanfaatan kemitraan dagang yang sudah ada, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia menjadi harapan utama. Dengan akses ke pasar yang mencakup 30% PDB dan hampir sepertiga populasi global, RCEP menawarkan jalur efisien untuk memperluas ekspor, menyederhanakan aturan asal barang, serta menghapus 90% tarif antar anggota.

Potensinya sudah mulai terlihat. Pada 2023, ekspor Indonesia ke negara-negara anggota RCEP mencapai US$168 miliar atau lebih dari 60% total ekspor nasional. FDI dari negara RCEP ke Indonesia pun melampaui US$17 miliar, mencerminkan kepercayaan investor. Industri manufaktur seperti baja, otomotif, dan elektronik telah mulai menembus pasar Asia Timur, khususnya Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Namun, Indonesia masih tertinggal dari Vietnam dalam hal pemanfaatan RCEP. Ekspor Vietnam ke sesama anggota RCEP melonjak 70% dalam lima tahun terakhir, sedangkan Indonesia hanya mencatat pertumbuhan 30%. Keunggulan Vietnam terletak pada kebijakan industrinya yang agresif, insentif investasi yang terfokus, dan kecepatan eksekusi regulasi. Ini menjadi cermin bagi Indonesia bahwa potensi besar hanya akan berarti bila dikawal dengan kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam menghadapi fragmentasi global akibat persaingan geopolitik, ideologi, dan bahkan sentimen rasial, Indonesia perlu berpikir cepat dan bertindak gesit. Peninjauan ulang terhadap FTA, CEPA, dan PTA yang telah disepakati menjadi keharusan agar relevan dengan dinamika saat ini. Kemitraan bilateral seperti dengan Jepang, Korea Selatan, UEA, dan Australia harus dievaluasi kembali untuk mendeteksi peluang penetrasi pasar produk bernilai tambah.

Pesan dari Richard Cobden di abad ke-19, bahwa perdagangan bebas membawa perdamaian melalui ketergantungan yang sehat, terasa lebih relevan di tengah ketegangan global. Namun, dalam praktiknya, perdagangan bebas kini dibayangi tarif sepihak, konflik militer, dan nasionalisme ekonomi. Oleh sebab itu, alih-alih berharap pada kesepakatan yang belum pasti dengan AS atau UE, Indonesia sebaiknya memusatkan strategi ekspornya ke kawasan Asia Timur dan Pasifik yang lebih stabil dan menjanjikan.

Kemenangan cepat untuk ekonomi nasional bisa diperoleh bukan dari negosiasi yang panjang dan rumit, tetapi dari optimalisasi peluang yang sudah ada di depan mata. Dalam lanskap perdagangan yang berubah cepat, kecepatan adaptasi menjadi penentu utama, bukan hanya besarnya potensi.