Lima Anggota Separatis OPM Serahkan Diri dan Ikrar Setia ke NKRI di Sorong

JAKARTA - Lima orang mantan anggota kelompok separatis yang terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerahkan diri dan menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam sebuah upacara simbolis yang digelar pada Jumat di Kota Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Prosesi tersebut menjadi langkah penting yang menunjukkan pendekatan baru pemerintah dalam menangani konflik Papua yang telah berlangsung lama.

Kelima eks kombatan berasal dari Kabupaten Maybrat dan mengikuti acara bersama sejumlah anggota DPR, pejabat daerah, serta tokoh masyarakat. Upacara dilangsungkan di sebuah hotel dengan suasana informal dan rekonsiliatif, mencerminkan pergeseran strategi pemerintah dari pendekatan militer ke arah penyelesaian berbasis kemanusiaan dan kesejahteraan.

Dalam acara tersebut, mereka didampingi seorang tokoh agama setempat dan Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, yang selama ini dikenal mendukung proses reintegrasi dan dialog damai. Keduanya telah berperan aktif dalam mendorong penghentian kekerasan dan mencari solusi non-militer untuk Papua.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama Bupati Maybrat Ferdinando Solossa menyambut baik niat baik para mantan pejuang separatis tersebut dan menekankan pentingnya perdamaian serta rekonsiliasi. Identitas kelima mantan anggota OPM tersebut tidak diungkapkan, namun mereka sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atas dugaan keterlibatan dalam beberapa serangan, termasuk serangan mematikan di pos TNI di Distrik Maybrat Selatan pada Januari 2021 yang menewaskan empat prajurit Indonesia.

"Selama ini pemerintah terlalu mengedepankan pendekatan keamanan di Papua. Namun kini saatnya mengutamakan strategi berbasis kemanusiaan dan kesejahteraan," ujar Andreas Hugo Pareira, Ketua Komisi VIII DPR RI. "Reintegrasi harus inklusif -- melibatkan masyarakat adat, otoritas lokal, dan pemimpin tradisional. Kita harus melihat mereka bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara kita."

Wilayah Papua telah mengalami konflik berkepanjangan selama beberapa dekade yang berakar dari persoalan sejarah, politik, dan budaya. Integrasi Papua ke dalam Indonesia dilakukan melalui referendum yang diawasi PBB pada 1969 yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), namun hasilnya diperdebatkan oleh banyak pihak, termasuk warga Papua dan pengamat internasional.

Sejak saat itu, OPM dan faksi-faksi separatis lainnya melancarkan pemberontakan bersenjata skala rendah dengan tuntutan kemerdekaan dan tuduhan marginalisasi serta pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah pusat. Menanggapi hal tersebut, aparat keamanan Indonesia memperkuat kehadiran mereka di wilayah tersebut yang kerap memicu bentrokan.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai menunjukkan keseriusan dalam menjalankan pendekatan yang lebih menyeluruh demi perdamaian. Pendekatan itu mencakup dialog, pembangunan infrastruktur, dan upaya inklusi sosial. Pemerintah pusat juga membagi Papua yang semula hanya dua provinsi menjadi enam provinsi untuk mempercepat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerataan pembangunan.

Langkah lima mantan anggota separatis yang kembali ke pangkuan NKRI ini dipandang sebagai sinyal positif bahwa sebagian kelompok separatis bersedia menerima reintegrasi apabila dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Momen ini menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam menguji efektivitas strategi baru di Papua.

Sebagai bagian dari program reintegrasi, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memberikan pelatihan vokasi, akses pendidikan formal, serta bantuan kesejahteraan sosial kepada para mantan anggota kelompok bersenjata tersebut. Tujuannya adalah agar mereka bisa membangun kehidupan baru dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

"Kami bertekad memberikan masa depan yang bermartabat bagi mereka," tegas Gubernur Elisa Kambu.