Pengumuman Seleksi PPPK Kota Mataram Tahap II Diundur hingga 30 Juni 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, pengumuman hasil tes pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II lingkup Pemerintah Kota Mataram, diundur hingga 30 Juni 2025.

"Sedianya pengumuman hasil tes tersebut dijadwalkan antara tanggal 16 atau 25 Juni 2025, namun sekarang mundur menjadi tanggal 30 Juni," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono di Mataram, Selasa.

Hal itu sesuai informasi terakhir yang diterima dari pemerintah pusat, dan tidak ada alasan pasti sebab jadwal tersebut hanya dikirim kembali.

Berdasarkan data BKPSDM Kota Mataram, sebanyak 1.872 pelamar PPPK tahap II akan memperebutkan 30 formasi yang masih tersisa dari proses seleksi tahap sebelumnya.

Sebanyak 30 formasi itu terdiri atas formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik sebanyak 29 sedangkan satu formasi tersedia untuk tenaga teknis di Dinas Pertanian.

"Pengumuman seleksi akan dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), dan jika sudah ada draf dari Panselnas, semua kabupaten/kota juga diminta menampilkan pengumuman tersebut," katanya.

Sementara menyinggung tentang sisa peserta tes PPPK tahap I dan II yang tidak lulus, Taufik mengatakan, untuk peserta yang tidak lulus akan dilakukan pengangkatan sebagai pegawai paruh waktu.

Pasalnya, semua peserta tes PPPK baik tahap I maupun tahap II dinilai memenuhi syarat karena tidak menggunakan ambang batas nilai (passing grade).

Karena itu tindak lanjut dari peserta tes PPPK yang tidak lulus masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Dari informasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, mereka akan diangkat sebagai pegawai paruh waktu secara bertahap atau sekaligus.

"Intinya Kepala BKN menyebutkan peserta tes PPPK yang tidak lulus akan diangkat menjadi pegawai paruh waktu dalam tahun ini. Tapi untuk teknis dan sistem pengangkatan dari BKN belum ada," katanya.

Menurutnya, pegawai paruh waktu ini memiliki tugas dan fungsi sama, yang membedakan hanya sistem penggajian. Sesuai arahan pemerintah menyarankan pengajian disesuaikan dengan kemampuan daerah atau setara dengan upah minimum kota (UMK) masing-masing.

"Jika tidak memungkinkan, gaji pegawai paruh waktu bisa dibayarkan seperti yang diterima saat ini," katanya.

Sedangkan untuk status, yang membedakan pegawai paruh waktu tahap pertama dan kedua hanya secara struktural. Pasalnya, pegawai paruh waktu tahap pertama masuk database BKN dulu baru tes, sedangkan tahap II, tes dulu baru masuk database BKN.

Data BKPSDM Kota Mataram menyebutkan, total sisa pegawai tidak tetap (PTT) di Kota Mataram yang tidak lulus tes PPPK sebanyak 3.170 orang.

Jumlah itu terdiri atas 1.328 yang tidak lulus di pada tes PPPK tahap pertama dari total peserta 1.881 orang dan dinyatakan lulus 553 orang.