Buntut Sengketa Perbatasan, Kamboja Ancam Larang Buah dan Sayur Thailand

PHNOM PENH - Mantan pemimpin berpengaruh Kamboja Hun Sen pada Senin (16/6) mengeluarkan ultimatum kepada Thailand untuk mencabut pembatasan penyeberangan perbatasan, atau negaranya akan melarang semua impor buah dan sayuran Thailand.

Seorang tentara Kamboja tewas pada tanggal 28 Mei ketika pasukan saling tembak di wilayah sengketa, Segitiga Zamrud, tempat perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos bertemu.

Tentara Thailand dan Kamboja mengatakan mereka bertindak untuk membela diri.

Thailand telah memperketat kontrol perbatasan dengan Kamboja dalam beberapa hari terakhir, sementara Kamboj memerintahkan pasukan untuk tetap siaga penuh, melarang drama Thailand di TV dan bioskop, menutup pos pemeriksaan perbatasan yang populer, dan memutus jaringan internet dari Thailand.

Top of Form

Dalam pidatonya kepada rakyat, Hun Sen – ayah dari Perdana Menteri saat ini Hun Manet – mengancam akan melarang semua buah dan sayuran dari Thailand kecuali Bangkok mencabut semua pembatasan penyeberangan perbatasan dalam waktu 24 jam.

"Jika pihak Thailand tidak membuka penyeberangan perbatasan secara normal hari ini, besok kami akan menerapkan larangan impor buah dan sayuran ke Kamboja di seluruh perbatasan," kata Hun Sen.

Ia mengatakan Hun Manet telah memberi tahu mitranya dari Thailand tentang tindakan tersebut.

Kamboja pada hari Minggu secara resmi meminta Mahkamah Internasional (ICJ)untuk membantu menyelesaikan sengketa perbatasan di empat wilayah – lokasi bentrokan bulan lalu dan tiga kuil kuno.

Hun Sen juga mengatakan negaranya harus pergi ke ICJ karena Kamboja menginginkan "perdamaian" karena kedua negara tidak akan pernah mencapai kesepakatan di empat area tersebut.

Kamboja telah berulang kali meminta Thailand untuk bersama-sama membawa kasus tersebut ke ICJ.

"Hanya pencuri yang takut pada pengadilan," kata Hun Sen.

Ia mengatakan Kamboja tidak akan mundur dan akan menghormati putusan ICJ.

Hun Sen juga meminta puluhan ribu migran Kamboja yang bekerja di Thailand untuk kembali ke rumah. Ia mengatakan mereka akan menghadapi diskriminasi yang semakin meningkat seiring berlanjutnya perselisihan perbatasan.

"Kita harus kembali ke rumah, dan ini adalah waktu yang tepat. Sengketa perbatasan tidak akan berakhir dengan mudah, jadi penghinaan kadang terjadi, dan kali ini lebih serius," tambahnya.

Perselisihan ini bermula saat penggambaran batas wilayah negara sepanjang 800 km pada awal abad ke-20 saat pendudukan Prancis di Indochina.

Kamboja sebelumnya telah meminta bantuan dari ICJ dalam sengketa wilayah atas kuil perbatasan.

Pada tahun 1962, pengadilan memutuskan bahwa kuil Preah Vihear yang disengketakan itu adalah milik Kamboja dan pada tahun 2013, ICJ memberikan area di sebelah kuil tersebut kepada Kamboja juga.

Thailand mengatakan tidak menerima yurisdiksi pengadilan.

Kekerasan yang dipicu oleh pertikaian telah menyebabkan 28 kematian di wilayah tersebut sejak 2008.