Kementerian PU: Air Tulang Pungung Swasembada Pangan, Tapi RI Alami Masalah Serius Terkait Air

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa air merupakan fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan tak bisa dipisahkan dari peran vital air yang menopang seluruh rantai produksi pertanian. Oleh karena itu, pembangunan dan pengelolaan sumber daya air menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menteri Dody mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur sumber daya air yang kokoh, baik secara fisik maupun visi, untuk menghadapi urbanisasi dan perubahan iklim.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Webinar “Air untuk Negeri” yang diselenggarakan oleh Kementerian PU secara daring, Senin (16/6), menggambarkan pentingnya air di kehidupan, dan butuh tanggung jawab besar soal air dan sanitasi, serta menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang. 

“Saya mengajak seluruh masyarakat indonesia menjaga air sebagai warisan bersama yang harus dijaga dan dikelola secara bersama,” ujar Menteri Hanif.

Masalah Serius

Hal senada disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih yang hadir mewakili Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dalam konteks pembangunan, air adalah tulang punggung swasembada pangan. "Maka, pengelolaannya harus menjadi prioritas nasional,” ujar Lilik.

Lebih lanjut, Lilik mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius di antaranya ketimpangan distribusi air, dampak perubahan iklim, degradasi sumber daya air dan konflik pemanfaatan antar sektor. Hal ini mengingat ketahanan air dan pangan tidak mungkin tercapai tanpa intervensi negara. maka, penyediaan air bagi irigasi pertanian rakyat dan konsumsi dasar harus kita prioritaskan bersama.

Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, Presiden Prabowo telah menerbitkan Inpres No 2 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Saat ini Kementerian PU tengah melakukan optimasi lahan pertanian seluas 665.485 ha di 14 provinsi serta penguatan jaringan irigasi yang akan mendukung musim tanam kedua. 

“Kami menargetkan hingga 2029, persentase sawah fungsional beririgasi naik menjadi 62,37%, layanan irigasi berbasis waduk 16,57% dan efisiensi pemanfaatan air mencapai 0,43 USD/m³,”jelas Lilik.

Lilik juga menegaskan untuk mewujudkan diperlukan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM). “Tak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, petani, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian daya rusak air,” pungkas Lilik.

Sementara, Sekretaris Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Ayodhia Kalake berharap webinar ini dapat menjadi ajang diskusi yang melahirkan langkah konkret menuju tata kelola air yang lebih inklusif dan berkelanjutan.