Jeda Perang Dagang AS-Tiongkok Tak Sentuh Isu Strategis, Kesepakatan Komprehensif Masih Jauh

JAKARTA -  "Gencatan senjata" atau jeda perang dagang terbaru antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang tercapai di London belum menjangkau isu-isu strategis terkait kontrol ekspor yang menyangkut keamanan nasional, demikian dilaporkan Reuters mengutip dua sumber yang mengetahui hasil perundingan.

Perselisihan mengenai magnet tanah jarang untuk keperluan militer dan chip kecerdasan buatan (AI) tetap menjadi batu sandungan besar dalam upaya menyusun kesepakatan dagang yang menyeluruh.

Beijing belum memberikan izin ekspor untuk jenis magnet tanah jarang khusus yang dibutuhkan industri pertahanan AS. Sebaliknya, Washington tetap mempertahankan pembatasan ekspor atas chip AI canggih ke Tiongkok karena kekhawatiran akan penggunaannya dalam aplikasi militer.

Dalam negosiasi di London, delegasi Tiongkok tampak mengaitkan kemajuan terkait ekspor magnet tersebut dengan pelonggaran kontrol ekspor chip AI oleh AS, memperlihatkan pergeseran fokus dari tarif dan surplus perdagangan ke isu keamanan teknologi.

Pejabat AS telah memberi sinyal bahwa mereka berencana memperpanjang tarif terhadap Tiongkok selama 90 hari setelah tenggat 10 Agustus yang disepakati di Jenewa. Hal ini memperkuat indikasi bahwa kesepakatan permanen masih jauh dari jangkauan. Gedung Putih dan Kementerian Perdagangan AS maupun Tiongkok belum memberikan komentar resmi.

Meski demikian, Presiden Donald Trump menyambut baik hasil pembicaraan di London dan menyebutnya sebagai "kesepakatan yang hebat", tanpa merinci substansinya. Sementara Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa tidak akan ada pertukaran konsesi langsung terkait pelonggaran pembatasan chip AI demi akses terhadap tanah jarang.

Tiongkok, yang mendominasi produksi dan pemrosesan tanah jarang dunia, memegang posisi tawar kuat. Meski telah berjanji mempercepat izin ekspor untuk perusahaan nonmiliter AS dan membuka "jalur hijau" bagi perusahaan tepercaya, Beijing tetap menahan jenis tanah jarang tertentu seperti samarium yang penting untuk militer AS. Beberapa produsen, seperti JL MAG Rare-Earth, telah mengumumkan bahwa mereka telah menerima lisensi ekspor ke AS, namun terbatas untuk aplikasi sipil.

Pertemuan London sendiri terjadi menyusul komunikasi langsung antara Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam pembicaraan tersebut, Trump menyebutkan bahwa AS akan menetapkan tarif sebesar 55% untuk impor dari Tiongkok, sementara Tiongkok akan mengenakan tarif 10% terhadap produk AS. Awalnya, tarif ini diberlakukan oleh Trump sebagai hukuman atas surplus perdagangan besar Tiongkok serta gagalnya Beijing menghentikan aliran fentanyl ke AS.

Para analis memperkirakan bahwa tidak akan ada terobosan besar hingga batas waktu 10 Agustus, bahkan mungkin hingga akhir masa jabatan Trump. “Akomodasi sementara mungkin saja terjadi, tetapi masalah struktural perdagangan belum akan terselesaikan,” kata Liu Weidong, pakar hubungan AS-Tiongkok dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok.

Perpanjangan batas waktu tersebut diperkirakan akan memberikan waktu tambahan bagi pemerintahan Trump untuk mengatur strategi hukum, termasuk menetapkan tarif baru berdasarkan Bagian 301 USTR, apabila gugatan terhadap tarif saat ini di pengadilan AS berakhir merugikan.

Ryan Hass, Direktur China Center di Brookings Institution, menyimpulkan bahwa kesulitan utama Trump adalah ilusi kesepakatan sepihak. “Tim Trump perlu menyadari bahwa mereka tidak akan mampu mendapatkan kesepakatan perdagangan yang secara tidak proporsional hanya menguntungkan AS,” katanya.

Dengan pengaruh besar Tiongkok di sektor tanah jarang dan sikap tegas terhadap kontrol ekspor, konflik perdagangan ini tetap menjadi pertarungan geopolitik yang lebih dalam dari sekadar tarif dan defisit.