Lindungi Sektor Maritim dari Ancaman Hoaks Seperti Isu Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana

JAKARTA- Maraknya hoaks yang menyebar di masyarakat tidak hanya menyesatkan opini publik, tetapi juga mengancam fondasi penting pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor strategis seperti maritim.

Demikian benang merah diskusi media Klub Jurnalis Ekonomi di Tazawa Resto, Senayan, Jakarta (13/6). Salah satu hoaks terbaru yang viral di media sosial adalah isu mengenai kapal JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana yang disebut sebagai milik mantan Presiden Joko Widodo dan istrinya, serta diklaim mengangkut nikel dari Raja Ampat. 

Narasi tersebut telah terbukti tidak benar dan dinyatakan secara resmi sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui laman komdigi.go.id.

Koordinator Riset Satgas Anti Hoaks PWI Pusat, Algooth Putranto yang juga Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara dalam diskusi itu mengatakan hoaks adalah masalah besar Indonesia dan sangat bisa mengganggu investasi. Bahkan, sektor maritim yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi bisa terganggu karena hoaks seperti itu. 

Menurut Algooth, hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana menjadi contoh nyata bagaimana disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik. Padahal, kapal dengan nama-nama tersebut terbukti milik perusahaan-perusahaan swasta yang tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dan istrinya, Iriana Joko Widodo sebagaimana disebutkan secara keliru oleh hoaks tersebut. 

“Hal itu juga diverifikasi oleh sebuah media yang menelusuri bahwa kapal itu tidak ada sangkut paut kepemilikan dengan Jokowi,” tegas Algooth.

Verifikasi melalui situs pelacakan kapal terpercaya seperti Vesselfinder.com yang dilakukan oleh sebuah media nasional juga menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak berada di Raja Ampat, melainkan beroperasi di Kalimantan. 

”Jadi isu kapal JKW Mahakam itu hoaksnya sangat berlapis-lapis itu, sehingga patut kita apresiasi ketika Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan secara resmi melalui website resminya Komdigi.go.id bahwa isu Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana mengangkut nikel dari Raja Ampat yang juga milik Jokowi adalah hoaks,” kata Algooth.

Jokowi sendiri telah membantah hoaks tersebut, “Banyak kok tulisan (Jokowi) di truk, biasa aja. Tapi jangan diplintir jadi milik saya,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, sebagaimana dikutip dari pemberitaan media massa (13/6).

Pembicara lainnya, Pemimpin Redaksi Periskop.id, Faisal Rachman, menyatakan bahwa hoaks sungguh dapat menghambat realisasi investasi. “Pernah ada klien dari Tiongkok yang menunda investasi karena hoaks yang berseliweran di sektor industri dan lokasi yang hendak diminatinya. Artinya, hoaks ini sangat menggangu dan memengaruhi keputusan bisnis investor,” katanya.

Lakukan Verifikasi

Sementara itu, Ketua KJEJ, Windarto, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa media harus tetap menjalankan fungsi verifikasi. “Ada media yang hanya ikut arus demi klik, tanpa niat memverifikasi. Ini ibarat mengail di air keruh.

Kendati demikian, banyak juga media yang melakukan klarifikasi terkait hoaks kapal JKW Mahakam-Dewi Iriana melalui penelusuran mereka atas laporan tahunan, situs resmi, dan data pelacakan kapal,” katanya. 

Melalui diskusi tersebut, para pembicara sepakat bahwa hoaks adalah musuh bersama. Penanggulangannya membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari akademisi, media, regulator, hingga masyarakat. Perlindungan terhadap sektor maritim sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi harus dimulai dengan membersihkan ruang publik dari hoaks. 

“Langkah klarifikasi yang dilakukan oleh perusahaan pemilik kapal dan pernyataan resmi dari Komdigi dan Presiden Jokowi adalah tindakan tepat. Sekarang tinggal publik yang harus lebih cerdas dalam menyaring informasi,” tutup Algooth.