Pemprov DKI Jakarta Dorong Implementasi Kawasan Rendah Emisi Terpadu Lewat Lokakarya Inklusif

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Breathe Cities dan Empatika menyelenggarakan Lokakarya Validasi: Studi Kebutuhan Inklusif dan Penilaian Kesetaraan pada Kamis (12/5) di Jakarta Future City Hub. Kegiatan ini menjadi bagian dari studi kelayakan dan roadmap implementasi Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T), yang didukung oleh Program Breathe Cities Jakarta, inisiatif global dari Clean Air Fund, C40 Cities, dan Bloomberg Philanthropies bersama Vital Strategies.

Lokakarya ini merupakan langkah strategis dalam mendorong transformasi Jakarta menuju kota beremisi rendah dan berkelanjutan. Jakarta sebagai salah satu kota dengan urbanisasi tercepat di Asia Tenggara menghadapi tantangan serius seperti kualitas udara yang menurun, tingginya emisi gas rumah kaca, dan peningkatan risiko iklim ekstrem. Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemprov DKI ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil inklusif dan berpihak kepada semua lapisan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan bahwa KRE-T merupakan intervensi multisektor yang bertujuan menurunkan emisi, memperbaiki kualitas udara, dan meningkatkan kualitas hidup secara adil. Program ini sejalan dengan komitmen Jakarta dalam Rencana Pembangunan Rendah Karbon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU).

Asep menambahkan, SPPU mengedepankan tiga strategi utama, yakni penguatan tata kelola, pengendalian emisi dari sumber bergerak seperti kendaraan, dan pengendalian dari sumber tidak bergerak seperti industri. Ia menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup terus menjalin kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta mitra eksternal untuk mendukung target net zero emission pada 2050.

“Melalui lokakarya ini, kami berharap dapat dirumuskan rekomendasi dan inisiatif KRE-T yang inklusif dan selaras dengan visi utama Jakarta menuju kota global,” ujar Asep.

City Advisor Breathe Jakarta dari C40 Cities, Fadhil Firdaus, menyoroti bahwa pendekatan KRE-T lebih luas dibanding upaya sebelumnya yang berfokus pada sektor transportasi. KRE-T mencakup sektor-sektor lain seperti persampahan, bangunan, energi, industri, tata guna lahan, hingga pengelolaan limbah. Hal ini membuka ruang lebih besar untuk integrasi berbagai kebijakan yang dapat menekan emisi secara signifikan.

Fadhil juga menyampaikan bahwa dalam lokakarya ini dibahas strategi bagi kelompok marginal yang paling terdampak jika KRE-T diterapkan di sejumlah lokasi potensial. Fokus diskusi diarahkan pada bagaimana merancang kebijakan yang inklusif dan adil secara sosial agar manfaat program ini dapat dirasakan merata, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi.