Hadapi Dampak Perubahan Iklim, Pemprov NTB Perkuat Fondasi Desa

MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong masuknya rencana pembangunan desa yang mempertimbangkan aspek mitigasi dan adaptasi terhadap bencana agar memperkuat fondasi desa dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

"Mitigasi dan pencegahan bencana harus dimasukkan ke dalam rencana pembangunan desa," kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMPD Dukcapil) NTB Teguh Gatot Yuwono di Mataram, Kamis.

Teguh menuturkan penghasilan mayoritas penduduk di Nusa Tenggara Barat adalah pertanian bidang tanaman pangan yang sensitif terhadap setiap perubahan cuaca dan suhu.

Dari 1.021 desa pada delapan kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat terdapat 893 desa di mana penduduknya menggantungkan hidup dari hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari 893 desa itu ada 760 desa yang penduduknya memperoleh sumber penghasilan utama dari tanaman pangan.

Ketika kondisi iklim berubah, maka situasi itu bisa berdampak buruk terhadap ketahanan pangan daerah lantaran perubahan iklim mempengaruhi hasil produksi tanaman pangan yang dibudidayakan oleh para petani.

"Sekarang tahun 2025, kita merasakan hujan agak panjang. Ini berpengaruh bagi petani-petani yang sedang menanam jagung dan tembakau, tanaman mereka bisa rusak," kata Teguh.

"Bagi padi justru menghasilkan. Petani senang dengan kondisi musim hujan yang panjang, tetapi berisiko juga jika di pertengahan tahun hujan hilang terus kemudian musim kemarau datang, habis semua (tanaman padi)," imbuhnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat 2025-2029, Pemerintah NTB menyiapkan program Desa Berdaya yang memuat 20 agenda kerja prioritas.

Adaptasi dan mitigasi bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim masuk ke dalam salah satu dari 20 agenda kerja tersebut, yakni Desa Tangguh Bencana dan Desa Hijau.

Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah, ketangguhan, dan pengurangan risiko bencana di tingkat desa, sekolah yang aman bencana, sistem informasi SIAGA bencana.

Sedangkan, Desa Hijau bertujuan mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, mengembangkan ekonomi hijau berbasis potensi lokal, pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk ketahanan energi desa.

Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB, Firmansyah menjelaskan bahwa agenda kerja Desa Hijau untuk melakukan upaya revitalisasi berbagai sumber daya alam yang telah hilang atau rusak agar kembali ke situasi semula, seperti pemuliaan mangrove untuk membentengi pesisir dari ancaman abrasi dan kenaikan muka air laut.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak ingin tampil di depan dalam bentuk kelembagaan, sehingga saat ini mulai mengurangi inisiasi-inisiasi yang berbentuk kelembagaan.

"Makanya konteks Desa Berdaya munculnya seperti itu, bukan dengan membangun lembaga Desa Berdaya. Konteksnya adalah membantu menyelesaikan masalah dan mengoptimalkan keunggulan, sehingga intervensinya adalah peningkatan kapasitas dan cakupan luasan dari yang sudah ada di tempat (desa) itu," pungkas Firmansyah.