Sekolah Rakyat: Peran Krusialnya Bagi Masa Depan Pendidikan Indonesia

BENGKULU - Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan non-formal yang menyasar keluarga miskin dan sangat miskin, mulai menunjukkan geliatnya di berbagai daerah. Di Kota Bengkulu, program ini bahkan mendapatkan kuota tambahan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, dari 50 menjadi 100 peserta, menyusul tingginya antusiasme masyarakat. Langkah ini membuka diskusi lebih lanjut mengenai peran strategis Sekolah Rakyat dalam memperkuat fondasi pendidikan di Indonesia, khususnya bagi mereka yang kesulitan mengakses jalur formal.

Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, mengungkapkan rasa syukurnya atas respons positif ini. "Saat sosialisasi, respon masyarakat sangat baik, jumlah pendaftarnya mencapai 169 orang. Secara nasional, Kota Bengkulu berada di peringkat keenam dengan jumlah pendaftar terbanyak," kata Sahat di Bengkulu, Selasa (10/6) hari ini. Ia menegaskan, semua peserta yang diterima telah melalui seleksi ketat untuk memastikan program ini tepat sasaran kepada masyarakat rentan.

Program Sekolah Rakyat bertujuan memberikan akses pendidikan non-formal yang komprehensif. Setiap siswa yang lolos akan menerima bantuan dana sebesar Rp2,4 juta per orang. Dana ini, menurut Sahat, diharapkan dapat membantu kebutuhan belajar seperti seragam, buku, dan perlengkapan lainnya, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

Selain Kota Bengkulu, Sentra Dharma Guna Bengkulu menyebutkan lima wilayah lain di Provinsi Bengkulu juga siap melaksanakan program ini, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Program ini merupakan amanat dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Melihat potensi Sekolah Rakyat, banyak pihak meyakini program ini bisa menjadi jawaban atas tantangan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Dr. Retno Wulandari, seorang pakar pendidikan non-formal dari Universitas Negeri Jakarta, menjelaskan, "Sekolah Rakyat memiliki peran krusial sebagai jaring pengaman sosial pendidikan. Ia mengisi kekosongan bagi mereka yang terlempar dari sistem formal, memberikan keterampilan dasar, dan bahkan bisa menjadi jembatan untuk kembali ke jalur formal jika memungkinkan."

Menurutnya, program ini bukan sekadar memberikan bantuan materi, tetapi juga menumbuhkan kembali harapan dan kepercayaan diri bagi individu yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan.

Selain itu, Bapak Budi Santoso, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), menegaskan pentingnya program serupa untuk direplikasi lebih luas. "Efektivitas Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi dari kurikulum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan lokal, serta kualitas pengajar. Jika dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi laboratorium inovasi pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi anak secara holistik, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka," ujar Budi kepada Koran Jakarta.

Ia menambahkan, dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk keberlanjutan dan perluasan program ini di seluruh pelosok negeri.

Dengan semakin banyaknya daerah yang mengadopsi dan mendukung inisiatif Sekolah Rakyat, diharapkan akan lahir generasi baru yang lebih berdaya, tidak peduli dengan keterbatasan ekonomi yang mereka alami. Kira-kira, mampukah program ini menjadi tulang punggung baru bagi pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia?