Pengawasan Partisipatif Elemen Penting Demokrasi
Selasa, 10 Jun 2025, 03:06 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara
JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyatakan pengawasan partisipatif merupakan elemen penting dalam demokrasi.
Menurutnya, dengan pengawasan partisipatif memungkinkan masyarakat ikut terlibat dalam mengawasi jalannya pemilu, mencegah pelanggaran, serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
“Tugas kami di Bawaslu salah satunya adalah melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk menghadapi tahapan Pemilu 2029. Dengan upaya ini, kami berharap demokrasi ke depan akan menjadi lebih baik lagi,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan proses pemilu.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik, karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita.
“Politik pemilu bukan sekadar datang dan memilih. Karena politik bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari,” ujar Rifqi.
Dia menambahkan bahwa hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak lepas dari kebijakan politik, contohnya dari izin praktik dokter hingga penyusunan anggaran publik.
Oleh karena itu, Rifqi menekankan penting bagi masyarakat untuk tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami dan mengawasi proses demokrasi secara aktif.
Tidak hanya itu, ia juga mengajak generasi muda untuk mulai membekali diri dengan kemampuan yang relevan untuk menjadi pemimpin masa depan, mulai dari kapasitas akademik, komunikasi formal dan informal, jejaring sosial, hingga fondasi spiritual yang kuat sebagai modal utama dalam melayani masyarakat.
Sementara itu, Bawaslu Provinsi Papua melakukan patroli siber selama tahapan kampanye pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada tanggal 6 Agustus 2025. “Patroli siber Bawaslu untuk mencegah kampanye hitam, ujaran kebencian, dan berita hoaks selama kampanye PSU Pilkada Papua,” kata Koordinator Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi Papua Amandus Situmorang di Supiori, akhir pekan kemarin.
Amandus mengemukakan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Papua dalam menyukseskan tahapan PSU Pilkada Papua mengedepankan upaya pencegahan ketimbang penindakan.
Ia berharap pasangan calon gubernur/wakil gubernur, koalisi parpol pengusung, tim kampanye paslon, serta simpatisan pendukung pasangan calon dapat menaati peraturan.
Kampanye pasangan calon (paslon) gubernur/wakil gubernur, menurut Amandus, untuk lebih memberikan pendidikan politik yang baik dengan cara elegan agar mendapat simpatik warga.
Anggota Bawaslu Provinsi Papua ini meminta paslon selama tahapan kampanye yang santun dengan menyampaikan ide-ide program kerja serta visi dan misi. Dengan penyampaian gagasan program kerja selama kampanye, kata dia, memberikan gambaran bagi calon pemilih terhadap kebijakan paslon ketika akan menentukan pilihannya pada hari-H PSU, 6 Agustus mendatang.
Amandus menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan sentra gakkumdu, kepolisian, dan kejaksaan untuk mengawal proses PSU Pilkada Papua. Ant/S-2
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!