Komisi V DPR dan Dirjen PKP Kunjungi Pemukiman Suku Bajau di Buteng

KENDARI – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur, dan didampingi Bupati Buton Tengah kunjungi masyarakat Bajau di wilayah itu, Senin (9/6).

"Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi permukiman rumah tidak layak huni (RTLH) bagi komunitas Bajau di wilayah tersebut," kata Bupati Buteng Azhari.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengatakan bahwa kondisi permukiman seperti di Kampung Bajau masih banyak dijumpai di Indonesia, dan menjadi perhatian serius pemerintah.

“Masih banyak masyarakat kita tinggal di rumah yang sangat memprihatinkan, tidak sehat, bahkan kadang satu rumah dihuni tiga keluarga. Kedatangan Pak Dirjen ini sebagai bentuk perhatian langsung dari Kementerian untuk Buton Tengah,” ujar Ridwan Bae.

Ia berharap agar program perbaikan kawasan permukiman bisa merata, tidak hanya di Sultra, namun di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menegaskan bahwa Buton Tengah termasuk salah satu wilayah prioritas dalam program peningkatan kualitas permukiman dan perumahan.

“Kementerian berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni dan penataan kawasan. Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni,” jelasnya.

Bupati Buton Tengah, Azhari, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan dukungan legislatif terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayahnya, khususnya masyarakat pesisir Kampung Bajau.

“Yang menjadi prioritas kami saat ini adalah perumahan di Kampung Bajau. Alhamdulillah, Pak Ridwan Bae telah mengupayakan bantuan 50 unit rumah, dan dari Pemda kami menganggarkan Rp1,5 miliar. Harapannya, bantuan ini akan terus bertambah hingga 200 unit rumah,” ujar Bupati Azhari.

Turut hadir dalam kegiatan ini anggota DPRD Buton Tengah, perwakilan Kementerian PUPR, Kepala Balai Pelaksana penyediaan perumahan Sulawesi III, Perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sultra IV Kendari, sejumlah kepala OPD, Camat Mawasangka, para lurah dan kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat.