Deflasi Mei, Alarm Bagi Ekonomi RI di Kuartal II-2025

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan pada Mei kembali mengalami deflasi sebesar 0,37 persen secara bulanan (month to month/mtm).

Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan deflasi itu merupakan yang ketiga sepanjang tahun setelah Januari (-0,76 persen) dan Februari (-0,48 persen).

Deflasi katanya menjadi alarm bahaya bagi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 pun diproyeksikan kembali tidak akan mencapai 5 persen. “Hal ini sudah lampu kuning, ada gejala pertumbuhan ekonomi melambat di kuartal II-2025,” kata Ibrahim seperti dikutip dari Antara.

Deflasi berkepanjangan menandakan sebagian besar masyarakat menahan belanja, yang membuat ekonomi ke depan lebih menantang. Artinya, sebagian besar masyarakat tahan belanja, dan menandakan konsumsi rumah tangga melambat dan ekonomi ke depan lebih menantang.

Dari eksternal, aktivitas manufaktur di Tiongkok yang berkontraksi menjadi 48,3 atau di bawah perkiraan sebesar 50,6. “Angka PMI (Purchasing Managers Index) semakin menggarisbawahi dampak perang dagang AS terhadap ekonomi Tiongkok, dan memicu kekhawatiran bahwa permintaan komoditas di negara tersebut akan melemah,” ungkapnya.

Pacu Belanja

Menanggapi deflasi itu, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan deflasi tidak serta-merta menjadi sinyal genting bagi perekonomian, sehingga perlu dianalisis lebih dalam konteks musiman dan struktur harga barang.

“Deflasi Mei ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor musiman pasca-Lebaran, ketika harga-harga pangan cenderung turun karena normalisasi permintaan. Ini bukan gejala resesi atau penurunan daya beli yang akut,” kata Aditya saat dihubungi di Yogyakarta, Selasa (3/6).

Menurut Aditya, yang lebih perlu diwaspadai justru struktur konsumsi rumah tangga dan distribusi belanja masyarakat kelas menengah ke bawah. Jika deflasi terjadi bukan karena produktivitas yang meningkat atau efisiensi harga, melainkan karena pelemahan daya beli riil, barulah hal itu memerlukan intervensi kebijakan.

Ia menambahkan, perlambatan pertumbuhan di kuartal II-2025 memang mungkin terjadi, tetapi tidak bisa disimpulkan hanya dari angka deflasi.

“Kita harus lihat data penjualan ritel, indeks kepercayaan konsumen, dan realisasi belanja pemerintah sebelum menyimpulkan tren perlambatan,” jelasnya.

Aditya mendorong agar pemerintah lebih aktif mempercepat belanja negara dan menjaga stabilitas harga energi serta pangan sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan.

“Jangan buru-buru panik, tapi juga jangan lalai. Ini momen untuk memastikan stimulus fiskal dan penguatan sektor produktif tetap berjalan,” pungkas Aditya.