Resmi! Jabar Terapkan “E-Budgeting” dan “E-Voting” di Desa

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) resmi mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan e-budgeting bagi pengelolaan keuangan dan e-voting untuk penyaluran aspirasi politik, di seluruh desa di Jabar.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengatakan per Selasa ini, dirinya menandatangani kebijakan bagi sekitar 5.000 desa di Jabar untuk menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pemilihan kepala desa.

"Jadi dua hal yang hari ini saya tanda tangani dan akan berlaku di seluruh desa di Jawa Barat," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Selasa (03/6).

Dengan menerapkan e-budgeting, seluruh transaksi dan pengelolaan keuangan desa akan dilakukan secara digital, dari uang masuk dan belanja akan secara digital, hingga juga bisa mendeteksi jika terjadi kecurangan atau penyalahgunaan keuangan desa, sehingga kontrolnya akan semakin baik, terbuka dan semakin transparan.

Sementara terkait e-voting, Dedi mengatakan hal ini untuk memastikan warga desa memilih pemimpinnya dengan mudah secara digital.

"Dua kerangka kerja ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan demokrasi di Jawa Barat," ujarnya.

Dedi berharap e-budgeting dan e-voting akan mewujudkan spirit baru bagi seluruh desa dengan digelarnya pemilihan kepala desa yang berbiaya murah, ditopang oleh pelayanan publik cepat dan keuangan yang transparan.

Sebelumnya, Dedi menyampaikan rencananya mengubah pemilihan kepala desa dari konvensional menjadi digital melalui e-voting. Rencana ini disampaikan dalam pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jabar, di Gedung Sate Bandung, Kamis (15/5).

Dirinya ingin membawa perubahan baru ke era digital dengan menghadirkan e-voting berbekal pengalaman menata sistem desa di Purwakarta selama 2 periode menjabat Bupati.

"Waktu itu satu desa, itu satu TPS Panjang. Saya ubah itu per TPS per RT. Nanti sebentar lagi, kita coba jawab barat pemilihan kepala desa dengan e-voting. Kita coba," katanya lagi.

Dedi juga sempat menyarankan kepada Kementerian Desa, agar dana desa yang disalurkan nantinya menggunakan e-budgeting dan dengan digitalisasi agar terekam jelas alur pembiayaan yang digunakannya.