Pastikan Program Berjalan sesuai Jalur, Pemkot Makassar Matangkan 7 Program Prioritas Mulia

Selanjutnya, Iuran Sampah Gratis untuk rumah tangga kategori miskin ekstrem. Pemkot tengah merampungkan regulasi terkait retribusi sampah melalui Perda/Perwali. Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan kajian potensi kehilangan PAD akibat pembebasan iuran ini.

Kemudian Pemasangan Instalasi Air Bersih Gratis, program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun hingga kini dirampungkan progres di PDAM.

Terkait fasilitas, pembangunan stadion sepak bola juga menjadi perhatian utama.

Pemkot mengalokasikan anggaran multi-tahun untuk pembangunan stadion modern. Tahun ini difokuskan pada studi kelayakan (FS) dan analisis dampak lingkungan serta lalu lintas dengan total anggaran awal Rp2,3 miliar.

Selanjutnya ialah MULIA Berjasa (Jaminan Sosial Terpadu) yakni Pemkot Makassar telah menganggarkan puluhan miliar untuk tambahan peserta BPJS kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran), termasuk penguatan layanan Posyandu dan peningkatan kelayakan bangunan Puskesmas.

Makassar Super Apps juga menjadi salah satu program Mulia, yang merupakan aplikasi super berbasis integrasi dengan 74 layanan publik dari 358 website. Untuk Makassar Apps aplikasi Pemkot kini tengah dalam pengembangan. Nama resmi dan sistem layanan digitalnya akan segera diumumkan oleh Wali Kota.

Terakhir ialah Makassar Creative Hub yakni fasilitas co-working space di tiap kecamatan yang mulai dirintis. Di Pantai Losari, pembangunan fisik Makassar Creative Hub (MCH) telah dimulai dengan gabungan dari Dinas PU dan Dinas Pariwisata.

Meski demikian, Sekda juga mengakui adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program prioritas, terutama dari sisi regulasi dan anggaran.

"Perlu penyusunan Perwali bahkan Perda. Ini butuh sinergi dengan pihak provinsi dan kementerian terkait. Selain itu, kita juga harus cermat dalam mengelola APBD, agar pendapatan dan belanja daerah efektif dan efisien," ujarnya.

Sebagai bagian dari penyesuaian strategi, Pemerintah Kota Makassar juga akan merevisi SK Program Strategis Wali Kota pada Juni 2025, setelah sebelumnya diterbitkan pada Februari lalu.