DPRD DKI Dukung Kampanye #GerakLebihBersih untuk Tekan Polusi Udara

JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau mendukung, kampanye #GerakLebihBersih sebagai langkah konkret dalam mengurangi polusi udara di ibu kota.

Kampanye yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta ini berlangsung selama 14 hari, dengan mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, berjalan kaki, atau bersepeda yang bertujuan menekan emisi kendaraan.

Peserta kampanye diminta mencatat data mobilitas hariannya dan berkesempatan meraih penghargaan dalam empat kategori, berdasarkan konsistensi serta rendahnya emisi yang dihasilkan. Kampanye ini diharapkan dapat membentuk pola hidup yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi luas untuk mewujudkan udara Jakarta yang lebih bersih dan sehat.

“Pada dasarnya kami mendukung segala upaya yang bertujuan menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih baik, terutama dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Salah satunya melalui inisiatif pengurangan polusi udara yang kini telah menjadi masalah akut dan momok bagi warga,” ujar Bun, Senin (2/6).

Bun menilai bahwa kebijakan yang mendorong warga untuk menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki sudah berada di jalur yang tepat. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung agar kebijakan tersebut berjalan optimal.

“Contohnya, transportasi umum berbasis bus. Masih ada halte yang hanya berupa plang tanpa bangunan fisik berkanopi yang dapat melindungi penumpang dari hujan. Penumpang yang sudah mau beralih ke transportasi publik seharusnya merasa nyaman sebagai bentuk insentif dari kemauannya beralih ke transportasi publik,” tutur dia.

Bun menambahkan, tantangan yang dihadapi pengguna sepeda, seperti jalur sepeda yang belum sepenuhnya steril dari kendaraan bermotor, terutama pengendara motor yang kerap menerobos jalur tersebut.

“Ke depan, Pemprov DKI harus memastikan jalur sepeda benar-benar bebas dari gangguan. Ini menyangkut keselamatan pesepeda yang bisa terancam jika jalurnya dilanggar oleh kendaraan lain, apalagi dengan kecepatan tinggi,” tambah Bun.

Senada dengan Bun, anggota Komisi D lainnya, Abdurrahman Suhaimi berharap, Pemprov DKI mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi publik agar warga semakin terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi.

“Kesehatan adalah hak setiap warga Jakarta dan seluruh umat manusia. Karena itu, pemerintah wajib melindungi kesehatan dari berbagai bentuk kerusakan dan pencemaran, termasuk polusi udara,” ujar dia.

Suhaimi mengatakan, kebijakan yang mendorong peralihan ke transportasi publik harus melibatkan masyarakat secara luas dan disertai penyediaan fasilitas yang memadai dan aman.

“Fasilitas untuk bersepeda, berjalan kaki, dan sarana penunjang lainnya harus benar-benar dipastikan tersedia dan layak. Bahkan juga faktor keamanan penggunanya,” pungkas dia.ils/I-1