Mahasiswa Harvard Lega, Hakim Blokir Upaya Trump Melarang Terima Pelajar Asing

BOSTON - Seorang hakim federal pada hari Kamis (29/5) memperpanjang perintah pemblokiran upaya pemerintahan Trump melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing.

Hakim Distrik AS Allison Burroughs memperpanjang pemblokiran yang diberlakukannya minggu lalu dengan perintah penahanan sementara, yang memungkinkan sekolah Ivy League tersebut untuk dapat terus menerima mahasiswa internasional saat gugatan hukum berlanjut.

Harvard menggugat pemerintah federal pada hari Jumat setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mencabut izinnya untuk menerima mahasiswa asing di kampusnya di Cambridge, Massachusetts.

“Harvard akan terus mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak mahasiswa dan akademisi internasional kami, anggota komunitas kami yang sangat penting bagi misi akademis dan komunitas Universitas — dan yang kehadirannya di sini memberi manfaat yang tak terkira bagi negara kita,” kata juru bicara universitas dalam sebuah pernyataan yang dikutip Associated Press.

Pada hari Rabu, pemerintahan Trump memperkenalkan upaya baru mencabut sertifikasi Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Dalam sebuah surat yang dikirim oleh penjabat direktur Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai, Todd Lyons, pemerintah memberi Harvard waktu 30 hari untuk menanggapi dugaan alasan penarikan, yang mencakup tuduhan bahwa Harvard berkoordinasi dengan entitas asing dan gagal menanggapi antisemitisme di kampus secara memadai.

Perkembangan itu terjadi di ruang sidang tidak jauh dari kampus Harvard, tempat para pembicara pada upacara wisuda hari Kamis menekankan pentingnya mempertahankan mahasiswa internasional dan beragam.

Perselisihan mengenai pendaftaran mahasiswa internasional di Harvard adalah eskalasi terbaru dalam pertikaian antara Gedung Putih dan perguruan tinggi tertua dan terkaya di negara itu. Pada bulan April, Noem mengirim surat ke sekolah itu, menuntut berbagai catatan yang terkait dengan mahasiswa asing, termasuk catatan disiplin dan apa pun yang terkait dengan "aktivitas berbahaya atau kekerasan." Noem mengatakan itu sebagai tanggapan atas tuduhan antisemitisme di kampus Harvard.

Harvard mengatakan telah mematuhinya. Namun pada tanggal 22 Mei, Noem mengirim surat yang mengatakan tanggapan sekolah itu tidak memadai. Dia mengatakan Harvard ditarik dari program federal yang memungkinkan perguruan tinggi mensponsori mahasiswa internasional untuk mendapatkan visa AS. Program itu berlaku segera dan mencegah Harvard menerima mahasiswa asing pada tahun ajaran mendatang.

Dalam gugatannya, Harvard berpendapat bahwa pemerintah gagal mengikuti prosedur dan peraturan administratif untuk mencabut kelayakan sekolah untuk menerima mahasiswa internasional, yang meliputi pemberian kesempatan kepada sekolah untuk mengajukan banding dan waktu 30 hari untuk menanggapi.

Surat Noem sebelumnya kepada Harvard memberi tahu bahwa kelayakannya segera dicabut. Surat itu tidak menyebutkan peraturan atau undang-undang apa pun yang diduga dilanggar Harvard. Surat hari Rabu menuduh Harvard melanggar peraturan seputar persyaratan pelaporan dan melanggar perintah eksekutif tentang pemberantasan antisemitisme.

Meskipun ada perintah penahanan, upaya pemerintahan Trump untuk menghentikan Harvard menerima mahasiswa internasional telah menciptakan "ketakutan, kekhawatiran, dan kebingungan yang mendalam," kata direktur layanan imigrasi universitas dalam pengajuan pengadilan pada hari Rabu.

Dalam dokumen pengadilan, direktur layanan imigrasi Maureen Martin mengatakan banyak mahasiswa internasional yang bertanya tentang pemindahan.

Martin mengatakan mahasiswa internasional Harvard yang tiba di Boston dikirim ke pemeriksaan tambahan oleh agen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan, dan mahasiswa internasional yang ingin mendapatkan visa ditolak atau menghadapi penundaan di konsulat dan kedutaan.

Lebih dari 7.000 mahasiswa internasional, mahasiswa pertukaran, dan alumni yang berpartisipasi dalam periode pelatihan karier pascasarjana mengandalkan Harvard untuk menjadi sponsor dan status hukum mereka di Amerika Serikat.