Dukung Pariwisata Laut, Kemenpar Rencanakan Marina di Sorong

Sorong - Kementerian Pariwisata (Kemenpar RI) menargetkan pembangunan Marina Wisata Bahari di Kota Sorong, Papua Barat Daya untuk mendukung pariwisata Raja Ampat.

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, di Sorong (29/5), Kamis, mengatakan pembangunan marina ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan yang ingin mengunjungi Raja Ampat dan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah itu.

"Kota Sorong merupakan pintu gerbang menuju Raja Ampat, sehingga pembangunan marina ini sangat penting untuk mendukung pariwisata di wilayah ini," ujarnya.

Ia mengatakan, adanya Marina Wisata Bahari ini sebagai tempat berlabuh seluruh kapal besar yang hendak berwisata di Raja Ampat.

"Supaya kapal besar itu tidak masuk lagi ke Raja Ampat, tetapi bersandar di Marina Wisata Bahari ini. Kemudian menggunakan kapal-kapal kecil ke Raja Ampat, supaya tidak merusak ekosistem laut yang ada di sana," jelasnya.

Upaya konkret yang telah dilakukan untuk mendukung pembangunan itu, pihaknya pun bersama Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto, didampingi Kadisporaparekraf Papua Barat Daya melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan Marina Wisata Bahari tepatnya di area peninggalan PT Usaha Mina yang merupakan BUMN dan kini di pakai oleh PT Perikanan di Kota Sorong.

"Saat ini banyak regulasi yang harus kita pelajari, karena terutama lahan ini masih milik BUMN. Kita berharap Gubernur Papua Barat Daya bisa melobi ke Kementerian BUMN terkait lokasi itu," ujarnya.

Selain itu, pihaknya pun baru mau mulai mengusulkan rencana pembangunan Marina Wisata Bahari melalui Kementerian PPN/Bappenas. Jika nantinya disetujui Bappenas dan DPR RI maka pembangunan ini akan berjalan.

"Kami akan mencoba mempelajari lebih lanjut terkait lahan pembangunan Marina Wisata Bahari, karena lahan ini bukan milik provinsi tetapi BUMN," ucapnya.

Pihaknya pun mulai mengusulkan anggaran pembangunan Marina Wisata Bahari ke Bank Dunia sebagai upaya untuk mencari sumber pendanaan lain tanpa harus mengandalkan APBN atau APBD yang kini sedang dalam masa penghematan anggaran.

"Karena memang ada penawaran dari Bank Dunia untuk memberikan dukungan anggaran di sektor pariwisata," jelasnya.

Pihaknya pun akan mencoba komunikasikan dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk bisa juga mendanai kebijakan pembangunan Marina Wisata Bahari. Karena peruntukan pendanaan ini juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seandainya, lahan ini adalah milik pemerintah provinsi kemudian belum mendapatkan anggaran APBN, pihaknya memiliki Deputi Investasi yang siap untuk menawarkan kepada investor.

"Karena cukup menggiurkan dan banyak investor yang ingin masuk tapi lahanya belum ada," ucapnya.

Ia menilai bahwa ketika rencana pembangunan Marina Wisata Bahari tercapai, selain kelestarian alam Raja Ampat tetap terjaga karena kapal besar sudah tidak masuk ke wilayah itu, tetapi juga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Karena kapal kecil yang akan masuk ke Raja Ampat itu adalah milik masyarakat.