Wali Kota Bandung Dorong Penguatan Ekosistem Jasa Keuangan Non-Bank

BANDUNG - Wali Kota Muhammad Farhan menilai, sebagai kota jasa, Bandung menghadapi tantangan ketimpangan di sektor jasa keuangan. Jika hanya mengandalkan sektor perbankan, maka ekosistem kota jasa akan timpang.

Oleh karenanya, perlunya inovasi dalam penyediaan layanan keuangan yang mendukung ekonomi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Farhan saat bersilahturahmi dengan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat, Darwisman, Senin (26/5).

"Kita perlu memperluas akses keuangan masyarakat melalui program inklusi yang lebih variatif," kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, Farhan sempat menampilkam paparan capaian program inklusi keuangan yang telah digagas melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Bandung. Di antaranya:

- Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) 625.777 rekening telah dibuka

- Program Buruan SAE, 475 kelompok aktif, Edukasi keuangan kepada 30 kelompok, Pendampingan sebanyak 27 kali dengan total 807 peserta

- Kredit Usaha Rakyat (KUR), 24.828 rekening, Total pembiayaan mencapai Rp 1.637,7 miliar

- Program Bandung Melawan Rentenir, 14 kampung bersih rentenir, 54 kegiatan dengan total 1.500 peserta, 2.036 pengaduan diterima oleh Satgas Anti Rentenir

- SALAPAK (Pelatihan dan Edukasi Keuangan untuk UMKM), Fokus pada edukasi keuangan, pemasaran, dan penjualan

- Bank Sampah Kang Pisman, 306 bank sampah aktif, 5.321 tabungan non-emas, 21 kegiatan edukasi di 50 sekolah dengan total 1.507 peserta

Wali Kota Farhan menyampaikan bahwa Kota Bandung harus menjadi kota jasa yang komprehensif, dengan industri jasa keuangan sebagai pilar penting.

"Apa artinya kota jasa tanpa industri jasa keuangan yang lengkap? Kita harus mendorong koperasi, lembaga keuangan mikro, dan juga lembaga non-bank lainnya agar tumbuh bersama," ujar dia.

Wali Kota Farhan berharap momentum ini menjadi titik awal untuk menciptakan gelombang perubahan yang lebih besar.