Pemkab Buol libatkan PKK dan posyandu untuk percepat tangani stunting

Buol -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Sulawesi Tengah melibatkan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk mempercepat penanganan stunting di daerah itu.

"Jadi dengan melibatkan PKK bisa memperkuat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Buol," kata Wakil Bupati Buol Moh. Nasir Dj. Daimaroto saat memberikan arahan kepada pengurus PKK di Leok II, Selasa.

Ia mengemukakan salah satu program yang dapat mempercepat penanganan kasus stunting melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada program posyandu di wilayah itu.

"Tentunya posyandu ini penting di masing-masing desa sebagai lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai unit kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)," ucapnya.

Ia menuturkan perubahan posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperkuat melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

"Posyandu saat ini merupakan mitra resmi pemerintah desa yang dapat menjalankan fungsi pelayanan di enam bidang SPM yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial," sebutnya.

Menurut dia, ke depan agar semua pihak di Kabupaten Buol dapat bersama-sama aktif mendukung penguatan peran posyandu dalam kerangka pembangunan desa.

"Tahun 2023 lalu ada program inovasi gempur stunting dengan menitikberatkan pada revitalisasi posyandu dan pelatihan 25 kompetensi dasar bagi para kader di Buol," katanya.

Nasir berharap nantinya posyandu dapat menjadi bagian dari strategi penguatan lintas sektor agar posyandu lebih efektif sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dan pengentasan stunting di Kabupaten Buol.

Ia optimistis melalui pendekatan holistik dan partisipatif, posyandu akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan desa sehat dan masyarakat yang lebih sejahtera.

"Sinergi antar instansi menjadi kunci, harapannya ini mampu mengakselerasi pencapaian target pelayanan dasar yang merata dan berkeadilan di Buol," ujarnya.

Diketahui data Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, prevalensi stunting pada 2022 sebesar 32,7 persen naik 4,1 persen dibandingkan dengan pada 2021 sebesar 28,6 persen.

Stunting di Buol pada 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 32,7 persen menjadi 30,0 persen.