Deal Besar! RI dan Tiongkok Sepakat Perkuat Ekonomi dan Rantai Pasok

JAKARTA - Penguatan kerja sama ekonomi dan rantai pasok antara Indonesia dan Tiongkok dapat membuka peluang investasi besar, memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, dan industri lokal untuk masuk dalam ekosistem rantai pasok global. 

Selain itu, kerja sama ini juga berkontribusi pada penciptaan nilai tambah industri, peningkatan investasi, dan kesejahteraan masyarakat kedua negara. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao menandatangani dua Nota Kesepahaman (MoU) Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain dan Memorandum on Two Countries Twin Parks Cooperation Project.

Kedua MoU ini merupakan bagian dari empat MoU yang telah disepakati oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang sebelumnya.

“Penandatanganan kedua memorandum ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden RI dan Presiden Tiongkok yang telah dilakukan pada pertemuan bilateral sebelumnya, serta mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Senin (26/5).

MoU Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain dirancang untuk memperkuat kemitraan dalam pengembangan industri dan penguatan rantai pasok bilateral, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, logistik, teknologi tinggi, serta energi baru terbarukan.

Airlangga berharap kerja sama ini dapat membawa potensi investasi kurang lebih Rp81,5 triliun dan diproyeksikan akan menciptakan sekitar 15 ribu lapangan kerja di Indonesia.

Kedua negara bersepakat untuk mendorong partisipasi berbagai jenis pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk terlibat dalam kerja sama ekonomi di bidang industri dan rantai pasok.

Selain itu juga disepakati untuk memfasilitasi pengembangan proyek-proyek industri di sektor-sektor utama, baik di dalam kawasan Two Countries Twin Parks seperti Batang–Yuanhong, maupun di lokasi-lokasi lain yang disepakati bersama sebagai perluasan dari proyek percontohan awal.

“MoU ini tidak hanya menunjukkan komitmen bersama Indonesia dan Tiongkok dalam memperdalam kerja sama ekonomi, tetapi juga membuka ruang yang luas bagi masuknya investasi berkualitas tinggi, transformasi industri berbasis nilai tambah, dan pengembangan kawasan industri terintegrasi yang berdaya saing global,” ujar Airlangga.

Sebagai kelanjutan dari penguatan kerja sama industri, Indonesia dan Tiongkok juga menandatangani Memorandum on Two Countries Twin Parks Cooperation Project yang diharapkan menjadi model kerja sama dua arah di sektor ekonomi dan perdagangan.

Kedua negara bersepakat untuk menciptakan lingkungan kerja sama ekonomi dan perdagangan yang berkelanjutan, jangka panjang, dan stabil dengan prinsip kesetaraan serta saling menguntungkan.

“Proyek Two Countries Twin Parks menjadi simbol kemitraan masa depan, yang tidak hanya menghubungkan kawasan industri, tetapi juga mempertemukan teknologi, SDM, dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Kedua negara juga berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan dan fasilitas untuk kelancaran implementasi proyek, serta meningkatkan pemantauan pelaksanaan proyek guna mengevaluasi hasil dan dampaknya terhadap pengembangan kawasan industri dan peningkatan investasi dua arah.

“Kerja sama dalam kerangka Two Countries Twin Parks akan diimplementasikan pada beberapa kawasan industri strategis di Indonesia, antara lain Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Wijayakusuma di Semarang, dan Kawasan Industri Bintan. Inisiatif ini menargetkan potensi investasi sebesar kurang lebih Rp61,5 triliun dan diharapkan mampu menyerap sekitar 10.500 tenaga kerja di berbagai sektor industri,” kata Menko.

Lebih lanjut, melalui penandatanganan dua MoU ini, diharapkan hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok semakin kuat dan berkontribusi nyata terhadap penciptaan nilai tambah industri, peningkatan investasi, serta kesejahteraan masyarakat kedua negara.

“Kerja sama ini akan dikoordinasikan secara teknis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian dan Lembaga terkait, kemudian akan ditindaklanjuti melalui pembentukan Joint Committee, guna memastikan implementasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan dari masing-masing kesepakatan,” katanya.