Kemendagri Dorong Pemda Percepat Lahan MBG demi Sukseskan Program Nasional

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia untuk mempercepat penyediaan lahan demi mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini menyusul arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dua pekan lalu, yang meminta pemda mengajukan maksimal 10 opsi lokasi lahan yang akan digunakan sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.

Pada rapat terkait dengan pelaksanaan program MBG bersama seluruh sekretaris daerah (sekda) provinsi dan kabupaten/kota, yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/5), Tomsi berpendapat bahwa percepatan pengumpulan data itu penting agar pelaksanaan program MBG di berbagai daerah bisa segera berjalan.

"Data tersebut sangat diperlukan bagi BGN karena dari data-data itu 'kan harus dicek lagi. Harus dicek lagi mana yang layak dan mana yang tidak layak," kata Tomsi dalam keterangannya.

Dijelaskan bahwa batasan maksimal 10 lokasi diajukan. Misalnya, jika satu lokasi tidak memungkinkan, masih tersedia alternatif lainnya. Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya perubahan dan penyesuaian anggaran.

Tomsi memandang penting ketersediaan lahan, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Pemerintah menargetkan 1.542 dapur sudah bisa dibentuk pada bulan Agustus mendatang. Dapur-dapur ini akan menjadi tempat memasak dan distribusi MBG untuk anak-anak sekolah.

Lokasi dapur diupayakan sedekat mungkin dengan sekolah-sekolah.

"Dicarikan titik yang paling strategis, yang paling strategis sekali lagi," tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar lahan untuk dapur MBG berstatus hak pakai yang dipinjam dari pemda.

Nyoto Suwignyo berharap lokasi berada dekat dengan sekolah-sekolah yang mencakup paling tidak 3.000 siswa dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit.

"Artinya lokasi ini kami harapkan jangan jauh dari kelompok sasaran," pungkas Tomsi.