Pemkab Sigi Minta Dukungan Kemensos Bangun Sekolah Rakyat

SULTENG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), meminta agar Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan dan dukungan terkait pembangunan Sekolah Rakyat di daerah itu.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae mengatakan pihaknya sudah menemui Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Mensos (Wamensos) Agus Jabo Priyono guna menyampaikan kesiapan Kabupaten Sigi membangun Sekolah Rakyat tersebut.

“Harapan kami agar program pembangunan Sekolah Rakyat dapat direalisasikan di Kabupaten Sigi,” kata Rizal Intjenae melalui keterangan tertulisnya diterima di Sigi, Minggu (18/5).

Ia menuturkan pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan di kawasan Hunian Tetap (Huntap) Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru. “Sebagai dukungan konkret, kami juga sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektare yang berlokasi di Pombewe, yang berdekatan dengan Kampus UIN Datokarama Palu,” ucapnya.

Ia mengemukakan melalui Sekolah Rakyat di Sigi dapat sejalan dengan program pendidikan inklusif Kabupaten Sigi yang memberikan bebas biaya seragam dan pendidikan kepada anak-anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut dia, ke depan agar pemerintah pusat melalui Kemensos dengan pemerintah daerah dapat terus bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi.

"Program daerah mulai diberlakukan tahun ajaran 2025-2026 adalah memberikan seragam gratis kepada anak-anak di Sigi mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP, yang menjadi kewenangan Pemkab Sigi," sebutnya.

Sementara itu Mensos Saifullah Yusuf mengingatkan kepada kepala-kepala daerah untuk transparan dalam proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat di masing-masing wilayahnya.

"Saya mengajak semua kepala daerah untuk bersama-sama menyeleksi peserta didik untuk masuk Sekolah Rakyat ini dengan objektif," kata Mensos.

Mensos menyebutkan agar kepala daerah di delapan kabupaten di Indonesia harus bersikap objektif dalam pengambilan keputusan dalam proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat.

"Saya ingatkan pentingnya sikap objektif dalam pengambilan keputusan itu kepada kepala daerah di delapan kabupaten yakni Sigi, Buton Tengah, Belitung Timur, Banggai Kepulauan, Takalar, Empat Lawang, Kuningan, dan Sopeng," katanya.

Diketahui, pembangunan Sekolah Rakyat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga peserta didik yang belajar di Sekolah Rakyat gratis.