Legislator DKI Tolak Keras Usulan Pembukaan Kasino untuk Pendapatan Negara

Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyampaikan penolakannya terhadap wacana pembukaan kasino yang sempat dilontarkan oleh anggota DPR RI sebagai alternatif peningkatan pendapatan negara.

"Secara tegas saya menyatakan menolak membuka kasino untuk menambah pendapatan negara, baik dalam bentuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) maupun sebagai pajak hiburan yang menjadi hak daerah," kata Lukmanul Hakim di Jakarta, Rabu (14/5).

Ia menyatakan keberatannya terhadap usulan tersebut, yang dinilainya tidak sesuai dengan norma serta prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lukman menilai usulan tersebut mencerminkan sikap 'gelap mata' dalam menghadapi tantangan fiskal negara, dan tidak sepatutnya disampaikan oleh wakil rakyat.

Menurut dia, masih banyak cara lain yang lebih bermartabat dan halal untuk meningkatkan pendapatan negara.

Sebagai alternatif, ia mengangkat contoh kebijakan pajak hiburan tinggi yang pernah diterapkan sejumlah negara selama masa Depresi Besar tahun 1929–1939 sebagai solusi yang lebih beradab.

Ia menegaskan bahwa pendekatan seperti itu lebih adil dan layak dijadikan bahan pertimbangan.

"Model ini lebih fair, lebih adil, dan lebih pantas. Jangan pakai cara-cara yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Memang di negeri kita yang kaya raya sudah tidak ada sumber pendapatan lain yang bisa digali?" ujarnya.

Menanggapi klarifikasi dari anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita yang sempat menyampaikan wacana tersebut dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Lukman menyambut baik koreksi tersebut.

Galih menyatakan  ide pembukaan kasino hanyalah contoh pemikiran out of the box, bukan usulan resmi.

Meskipun demikian, Bang Lukman tetap menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk legalisasi perjudian di Indonesia.

"Apapun alasannya, sebaiknya stop. Hentikan wacana buka kasino dan pelegalan perjudian," kata anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.