274 Siswa SMA/SMK Jawa Barar Ikuti Program Pendidikan Karakter Bersama Tentara

JAKARTA - Sebanyak 274 siswa SMA/SMK telah mengikuti program Pendidikan Karakter Pancawaluya dari Pemda Provinsi Jabar yang bekerja sama dengan Kodam III Siliwangi. Pendidikan Karakter Pancawaluya Jabar Istimewa ditujukan bagi siswa yang perlu penanganan khusus untuk membangun fondasi moral yang kuat melalui pembiasaan, kedisplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, kesemaptaan, dan bela negara.

"Ada 274 yang saat ini tengah mengikuti pendidikan karakter kerja sama Pemdaprov Jabar dengan TNI AD," ujar Sekda Jabar Herman Suryatman, dalam keterangan resminya, Selasa (13/5).

Dia memastikan semua materi pendidikan karakter diberikan oleh tim instruktur dari TNI, dengan teknik mengajar yang sudah disesuaikan dengan anak remaja. Para peserta didik ini akan mengikuti pendidikan karakter selama 2 x 14 hari. Siswa belajar Senin – Kamis pukul 12.30 - 15.30, dan dapat ditambah di hari lain.

“Pendidikan karakter ini kemudian akan dituntaskan melalui pembelajaran dengan menghadirkan guru kunjung,” katanya.

Herman mengungkapkan, para murid akan tinggal di asrama dengan proporsi pendidikan 40 persen ceramah - motivasi - diskusi - bedah kasus, 60 persen aktivitas fisik atau praktik. Namun pola 40 – 60 bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Herman menambahkan, siswa akan mendapatkan pelatihan dengan standar isi kurikulum bela negara TNI AD, dan kurikulum pendidikan nasional. Standar prosesnya mulai dari orientasi, level dasar dan level lanjutan.

“Adapun standar pelatihnya adalah para pelatih profesional dari Dodik Bela Negara Rindam dan Disdik Jabar," jelasnya.

Setelah mengikuti pendidikan selama 28 hari, diharapkan peserta didik akan memiliki standar kompetensi pancawaluya, yakni cageur, begeur, bener, pinter, singer. Akhirnya ketika tiba saatnya nanti mereka kembali ke rumah orang tua dan bergaul dengan teman – temannya, para peserta didik tetap akan dibina oleh babinsa dan bhabinkamtibmas selama tiga bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, menilai, kebijakan militerisasi murid bermasalah di Jawa Barat tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut dipastikan usai meninjau langsung para murid yang dibawa ke barak militer untuk mendapat pendidikan karakter.

Kak Seto menegaskan tidak ada hak anak yang dilanggar dalam kegiatan pendidikan karakter tersebut, meskipun dilaksanakan di lingkungan militer. Menurutnya, meskipun ada unsur kedisiplinan militer, pendekatannya tetap menggunakan bahasa anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka.

"Anak-anak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan, kesempatan menyuarakan pendapat, bahkan ada pemeriksaan kesehatan dan psikologi," tuturnya.