Komisi VII Mengawal Penuh Penyaluran KUR bagi Pelaku UMKM

PURWOKERTO – Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, mengatakan pihaknya mengawal penuh pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Hari ini memang kita mengawal penuh. Komisi VII mengawal penuh agar Kredit Usaha Rakyat itu betul-betul terlaksana dan sesuai dengan komitmennya," kata dia usai pembukaan kegiatan Entrepreneur Hub Terpadu Banyumas 2025 yang diselenggarakan Kementerian UMKM di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (08/5).

Menurut dia, komitmen tersebut tidak hanya dari pemerintah, juga dari perbankan milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Selain itu, kata dia, pihaknya juga mengawal sepenuhnya agar komitmen tersebut berjalan dengan baik serta berdampak dan dirasakan oleh masyarakat termasuk masyarakat menengah ke bawah.

"Alhamdulilllah, tadi sudah dilaksanakan (penyaluran KUR Bank Rakyat Indonesia secara simbolis oleh Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza)," kata Siti Mukaromah.

Saat memberi sambutan dalam pembukaan kegiatan Entrepreneur Hub Terpadu Banyumas 2025, Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, mengatakan peta jalan Kementerian UMKM setelah berpisah dengan Kementerian Koperasi, pihaknya membedah tugas sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, yang pertama dari sisi pelatihan ada Deputi Wirausaha.

Ketika UMKM sudah dibekali dan dilanjutkan dengan permodalan mikro, kata dia, pelaku-pelaku UMKM itu dikelompokkan ke usaha mikro.

"Ketika sudah berlanjut di mikro, kemudian kita perkuat dengan segala legalitas, perizinan, literasi keuangan, kita tingkatkan kelasnya kepada usaha kecil. Nah, di usaha kecil ini kita perkuat lagi dengan bantuan permodalan juga untuk naik kelas menjadi kelas menengah," katanya.

Ia mengatakan di kelas menengah itulah tugas terakhir dari Kementerian UMKM yang harus diwujudkan melalui kemitraan dengan perusahaan besar yang tentunya didukung oleh Himbara maupun bank-bank swasta lainnya berupa KUR.

"KUR ini alokasinya sekarang ini Rp300 triliun, di mana Rp20 triliun di antaranya karena itu arahan Pak Presiden (Presiden Prabowo Subianto, red.) untuk peralatan usaha yang menunjang padat karya," katanya.

Dengan demikian jika ada kelompok usahawan yang berada di sektor pertanian maupun kelautan, kata dia, silakan mengajukan peralatan produksinya melalui skema KUR yang telah disediakan oleh pemerintah.

Dalam kegiatan tersebut, Wamen UMKM berkesempatan menyerahkan secara simbolis KUR BRI kepada sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas.