Dosen UGM Sebut Peningkatkan Integritas Sektor Pendidikan Butuh Kebijakan Radikal

Dosen UGM Sebut Peningkatkan Integritas Sektor Pendidikan Butuh Kebijakan Radikal

JAKARTA - Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Dede Puji Setiono, mengatakan, peningkatan integritas sektor pendidikan butuh kebijakan radikal. Pasalnya, masalah integritas tidak hanya praktik mencontek, tapi juga persoalan gratifikasi.

"Jika kita mau jujur, ini bukan sekadar masalah angka, melainkan pertanda bahwa nilai-nilai integritas masih kalah saing dengan budaya 'yang penting kelar'. Tetapi, sebagai akademisi, saya juga melihat ini sebagai kesempatan untuk merevitalisasi sistem," ujar Dede, dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi UGM, Minggu (4/5).

Dia mengusulkan kementerian yang mengurusi pendidikan untuk merancang program integritas berbasis bukti. Salah satunya dengan memasukkan modul anti-korupsi dalam kurikulum pelatihan guru atau membuat sistem penghargaan bagi sekolah yang transparan.

Dede menilai, adanya tantangan terbesar yaitu mengubah narasi bahwa 'kejujuran itu mahal'. Di sekolah, siswa jujur sering dianggap naif, sementara yang curang dipuji sebagai 'pintar mencari celah'.

"Anggapan ini adalah kegagalan sistem evaluasi yang terlalu kaku," jelasnya.

Dia menyebut, ujian nasional atau ujian ujian sejenis yang sifatnya menguji hapalan tanpa critical thinking menjadi momok yang memaksa siswa mencari jalan pintas. Padahal, di negara lain, seperti Finlandia misalnya, sudah membuktikan bahwa kurikulum fleksibel dan minim ujian standar justru melahirkan generasi kreatif.

Dede juga menyinggung marak praktik gratifikasi dan nepotisme di lingkungan kampus. Untuk mencegah dan mengatasi praktik ini pihak kampus harus mempublikasikan rincian anggaran secara real-time di platform daring sehingga masyarakat tahu tarif dan biaya di setiap layanan.

"Selanjutnya untuk sistem pengadaan barang harus melibatkan auditor independen, bukan sekadar panitia internal yang bisa diatur," katanya.

Sedangkan untuk menghilangkan budaya nepotisme di lingkungan kampus, menurutnya sudah saatnya pihak kampus menerapkan prinsip 'blind selection' dalam rekrutmen vendor atau staf secara lebih serius. Nama perusahaan dan pemiliknya disembunyikan saat penilaian proposal.

"Dengan begitu, 'koneksi' tak lagi jadi senjata utama. Dan yang terpenting, sanksi! Rektor atau kepala sekolah yang terbukti nepotisme harus dicabut jabatannya, bukan hanya diberi teguran," terangnya.

Dia berharap, jika seluruh kebijakan radikal tersebut dibuat, Dede berharap sekolah dan kampus Indonesia bisa jadi laboratorium integritas. Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut, perlu revolusi mindset.

"Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tapi pembentuk karakter. Kurikulum harus diperbaiki, kurangi jam hafalan, tambahkan proyek sosial yang melatih empati dan kejujuran. Dan yang utama, jadikan integritas sebagai investasi, bukan beban," tuturnya.