Hardiknas Jadi Momentum bagi Pemkab Manokwari Perjuangkan Pendidikan Gratis dan Bebas Pungutan

MANOKWARI - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat memperjuangkan pendidikan gratis di daerah tersebut.

Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan pada masa kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono lima tahun ke depan diupayakan tidak ada lagi pungutan-pungutan dalam bentuk apapun di sekolah.

“Memaknai peringatan Hardiknas, Pemkab Manokwari berkomitmen meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya pendidikan gratis,” katanya usai memimpin upacara peringatan Hardiknas di Kantor Bupati Manokwari, Jumat (2/5).

Ia mengatakan, mewujudkan pendidikan gratis merupakan salah satu program prioritas Pemkab Manokwari untuk memberikan pelayanan pendidikan tanpa biaya, berkualitas, berkeadilan, dan inklusif.

Bahkan dalam Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, pemerintah daerah tengah menyusun peraturan daerah (Perda) yang dijadikan payung hukum pendidikan gratis.

Selain itu, untuk memastikan sekolah tidak lagi melakukan pungutan kepada anak didik, pihaknya telah membuat peraturan bupati (Perbup) sebagai aturan sementara sebelum perda pendidikan gratis disahkan dan diberlakukan.

Semua pembiayaan sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seluruh pembiayaan sekolah termasuk pungutan siswa yang dilakukan komite sekolah akan ditiadakan.

“Ini menjadi komitmen kita dan juga memastikan tidak ada pungutan-pungutan tambahan di sekolah yang membebani anak-anak di sekolah,” katanya menegaskan.

Untuk pembiayaan pendidikan gratis, Pemkab Manokwari akan menggunakan sejumlah sumber dana baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) migas hingga dana otonomi khusus (otsus).

“Kita optimalkan dari semua dana Pemkab Manokwari baik DAU, DBH, bahkan dana Otsus untuk memastikan anak-anak kita semuanya memiliki akses pendidikan yang baik, berkualitas, dan bermutu,” ujarnya.

Melalui pendidikan, pemerintah berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Pemerintah bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan.

Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur.