Wamendagri Bima Arya Ajak Kepala Daerah Bentuk Koperasi Desa Merah Putih Guna Tekan Laju Urbanisasi

MALANG– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menilai, pembentukan koperasi dapat menekan laju urbanisasi yang saat ini menjadi salah satu permasalahan utama di wilayah perdesaan. Selain itu, dengan didirikannya koperasi, Presiden Prabowo Subianto berharap ekonomi desa semakin maju.

Hal ini ditegaskan Bima dalam kegiatan Peluncuran dan Dialog Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Balai Desa Randugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim), Rabu (30/4/2025).

"Bayangkan Bapak-Ibu, kalau desa-desa itu semuanya maju, semuanya sejahtera, dan semuanya tidak harus urbanisasi ke kota," katanya.

Bima menambahkan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memperkuat desa sebagai sentra ekonomi baru, baik di bidang pangan; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); maupun hasil perkebunan. Dengan demikian, desa secara otomatis dapat memberikan nilai ekonomi lebih kepada petani, perajin usaha, dan masyarakat sekitar.

"Desa-desa ini kemudian menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru. Ya pangannya, ya UMKM-nya, ya kegiatan kreatifnya, perkebunannya, semuanya hidup," ujarnya.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan, anggota koperasi ini adalah seluruh warga desa. Hal inilah yang membedakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan perusahaan atau unit usaha lainnya. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan koperasi yang mengutamakan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan demikian, keberadaan koperasi tidak hanya menguntungkan pengurus, tetapi juga masyarakat secara luas.

"Itu adalah mimpi Bapak Presiden Prabowo. Betul-betul supaya tidak terjadi ketimpangan," tegasnya.

Tidak hanya dari sisi penguatan ekonomi, Bima menerangkan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan. Misalnya, koperasi dapat berperan dalam memperlancar distribusi pupuk bersubsidi langsung kepada petani secara tepat sasaran.

"Pupuk itu tidak boleh mentok di supplier, harus langsung ke petani misalnya harus bisa langsung. Tidak berliku-liku rantainya, distribusinya, di situlah fungsi koperasi," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, forum tersebut dihadiri oleh Bupati Malang Sanusi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tito Fibrianto Hadi, Camat Tajinan Franky Sukandari, dan Kepala Desa Randugading Eko Budi Sasmito, serta masyarakat sekitar.

(IKN)